LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 65 Tahun 2011
TANGGAL : 20 September 2011
RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARATPROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2011 TAHUN 2011 TAHUN 2011 –––– 201420142014
RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PROVINSI PAPUA PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 TAHUN 2011 TAHUN 2011 –––– 201420142014
- 3 -
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ..................................................................................................................... 3
I. I. I. I. PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN ......................................................................................................... 4444
1.1. Latar Belakang ................................................................................................. 4
1.2. Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 6
II.II.II.II. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA .................................................................. 6
2.1. Kondisi Geografis Wilayah ............................................................................. 6
2.2. Demografi ........................................................................................................ 7
2.3. Perekonomian Wilayah .................................................................................. 8
III.III.III.III. JENISJENISJENIS KAWASANKAWASANKAWASAN,,,, SASARAN, DAN PROGRAMSASARAN, DAN PROGRAMSASARAN, DAN PROGRAM STRATEGISSTRATEGISSTRATEGIS .................................. 8
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.1. Jenis Kawasan di Provinsi Papua .................................................................... 8
3.2. Sasaran Pembangunan .................................................................................... 9
3.3. Program Strategis ............................................................................................ 10
3.4. Sinergi Kawasan Strategis dan MP3EI ............................................................ 14
DAFTAR DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNANRENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNANRENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSIPROVINSIPROVINSI PAPUA PAPUA
TAHUN 2011TAHUN 2011----201420142014........................................................................................................ 16
I. PENDAHULUAN …
- 4 -
I. PENDAHULUANPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang memberikan kewenangan yang
lebih luas kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan
mengurus diri sendiri. Melalui UU 21/2001 tersebut, Provinsi Papua – yang
kemudian dimekarkan menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di
tahun 2006—diamanahkan tanggung jawab yang lebih besar dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan pemanfaatan kekayaan alam
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-undang ini juga memiliki semangat rekonsiliasi dan penyelesaian
masalah yang ada di Provinsi Papua secara menyeluruh, serta memberikan
pengakuan dan penghormatan atas hak-hak dasar orang asli Papua serta
pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.
Enam tahun setelah penetapan dan pelaksanaan UU Nomor 21/2001 tersebut,
para pemangku kepentingan berpendapat bahwa perubahan kesejahteraan
masyarakat terutama penduduk asli Papua masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan tersebut, pemerintah
berinisiatif untuk melakukan percepatan melalui penetapan Inpres 5 Tahun
2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat sebagai suatu kumpulan kebijakan untuk mendorong percepatan
pembangunan di kedua provinsi tersebut dengan meningkatkan efektifitas
koordinasi, sinergi dan harmonisasi program dan kebijakan antar sektor dan
pusat-daerah yang dilakukan oleh kementrian/lembaga dan pemerintah
daerah. Inpres 5/2007 menekankan pendekatan kebijakan baru (the new deals
policy for Papua) dengan lima aspek strategis yaitu:
a. Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan.
b. Peningkatan kualtias penyelenggaraan pendidikan.
c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
d. Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di
wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan Negara.
e. Perlakuan khusus (affirmative action) bagi pengembangan kualitas
sumber daya manusia putra-putri asli Papua.
Setelah 2 tahun pelaksanaan Inpres 5/2007, berbagai koordinasi antara
pemerintah pusat (K/L) dan pemerintah Provinsi Papua telah dilakukan dan
menghasilkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat. Namun evaluasi Inpres 5/2007 menunjukkan bahwa
percepatan pembangunan yang dilakukan terutama dalam kaitannya
dengan program prioritas pengurangan kemiskinan, peningkatan
pelayanan pendidikan dan kesehatan masih belum memberikan peningkatan
yang signifikan karena tersendatnya pembangunan infrastruktur, belum
terlaksananya ...
- 5 -
terlaksananya sistem pendidikan khusus yang menjangkau masyarakat Papua,
dan terkendalanya penyiapan sarana prasarana pelayanan kesehatan serta
masih terisolirnya wilayah-wilayah sasaran.
Salah satu penyebab lambatnya upaya percepatan adalah belum optimalnya
pengelolaan dana yang ada, terutama terkait sinkronisasi program/kegiatan
serta anggaran pusat dan daerah termasuk pendanaan sektoral pusat melalui
K/L dan pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur
di kedua Provinsi. Untuk itu diperlukan kelanjutan upaya Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan memperluas
bidang kebijakan pokok percepatan dengan prinsip pengembangan kawasan
yang diarahkan untuk keterpaduan dan sinergi lintas bidang dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua dan Papua Barat yang terdiri
dari:
a. Penguatan ketahanan pangan.
b. Penanggulangan kemiskinan.
c. Pengembangan ekonomi rakyat.
d. Peningkatan pelayanan pendidikan.
e. Peningkatan pelayanan kesehatan.
f. Pengembangan infrastruktur dasar.
g. Pemihakan terhadap masyarakat asli Papua dan Papua Barat.
Dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat, diperlukan dukungan dari kebijakan yang bersifat regulasi dan
kelembagaan sebagai berikut:
a. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan
pertanahan.
b. Keamanan dan ketertiban.
c. Pengembangan kapasitas kelembagaan.
Selain melalui dukungan program-program di atas, Percepatan Pembangunan
Provinsi Papua, juga didukung program-program yang terkait dengan agenda
pelaksanaan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025, koridor ekonomi Papua-kepulauan Maluku.
Dengan tetap memegang semangat koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi
program/kegiatan percepatan pembangunan maka masing-masing kebijakan
pokok percepatan dan faktor pendukung kebijakan pokok percepatan tersebut
perlu dituangkan dalam Rencana Aksi Percepatan Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Papua Barat 2012-2016. Penentuan program dan kegiatan yang
dimuat dalam rencana aksi merupakan prioritas dalam rangka percepatan
yang sifatnya dikhususkan termasuk juga program dan kegiatan baru yang
bersifat cepat terwujud, yang diperlukan dalam rangka percepatan
pembangunan dalam kurun waktu tahun 2011-2014.
1.2. 1.2. MAKSUDMAKSUDMAKSUD …………
- 6 -
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, khususnya untuk
Provinsi Papua ini adalah:
a. memberikan penjabaran dan arahan yang jelas dalam percepatan masing-masing kebijakan pokok percepatan maupun faktor pendukung kebijakan
pokok percepatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2011-2014;
b. memberikan penjelasan sasaran, kebijakan, strategi pelaksanaan serta
pembiayaan agar memberikan hasil yang optimal;
c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi berbagai sumber daya yang ada di
tingkat pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota yang dituangkan dalam
program dan kegiatan strategi yang menjadi prioritas utama dalam upaya
percepatan pembangunan di Provinsi Papua tahun 2011-2014. Program
dan kegiatan strategis yang disusun mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2011-2016;
d. rencana aksi merupakan dokumen perencanaan yang mensinkronkan
program/kegiatan pusat-daerah serta rencana pendanaan yang
bersumber dari APBN, APBD Provinsi serta APBD Kab/Kota serta
kontribusi lembaga donor dan swasta (PPP);
e. sebagai bagian dokumen yang dijadikan bahan masukan dalam
penyusunan RPJM Daerah Provinsi Papua 2011-2016, maupun RPJM
Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
II. GAMBARAN UMUMGAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUAPROVINSI PAPUAPROVINSI PAPUA
2.1. KONDISI GEOGRAFIS WIKONDISI GEOGRAFIS WILAYAHLAYAHLAYAH
Provinsi Papua dengan luas 317.062 kilometer persegi terdiri dari 28
kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk 2.851.999 jiwa (BPS, 2010).
Provinsi Papua, kaya akan sumber daya alam seperti mineral (bahan tambang),
hutan, dan kawasan yang heterogen seperti hutan, pegunungan, sungai, danau,
rawa, dan gambut. Melimpahnya sumber daya alam, juga karena kebijakan
desentralisasi fiskal dan ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan
dengan otonomi, menyebabkan tingkat pertumbuhan tahunan Provinsi Papua
jauh di atas rata-rata nasional untuk beberapa tahun, dan dari segi fiskal
merupakan provinsi terkaya kedua di Indonesia. Sektor pertambangan, minyak
dan gas (69%) mendominasi perekonomian di Provinsi Papua, diikuti oleh
sektor pertanian (11%), administrasi pemerintahan (5%), sektor transportasi
(4%), sektor komunikasi (4%), sektor konstruksi (4%), sektor perdagangan
(4%) dan lainnya (3%).
Namun, …
- 7 -
Namun, pendapatan Provinsi Papua yang besar dan pertumbuhan PDB yang
mengesankan tidak diimbangi dengan kinerja yang memadai dalam
memerangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan manusia. Pada tahun
2009, Provinsi Papua memiliki IPM terendah di Indonesia (64,3) dibandingkan
dengan rata-rata nasional (71,5). Kebijakan nasional untuk memerangi
kemiskinan, telah berhasil menurunkan persentase penduduk yang hidup di
bawah garis kemiskinan dengan persentase penduduk miskin saat ini 12,42%
(BPS, 2011), tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap masyarakat
Provinsi Papua yang tetap mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, dengan
31,98% penduduk Provinsi Papua hidup di bawah rata-rata nasional (BPS
2011). Kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi di beberapa pusat kota,
sedangkan penduduk kurang berinteraksi satu sama lainnya karena kondisi
ekstrim topografi daerah, terlihat pada pola permukiman yang tersebar dan
sering hanya dihubungkan oleh angkutan udara, transportasi laut, atau dengan
berjalan kaki. Selain itu infrastruktur juga terbatas dan terfragmentasi,
kesenjangan gender yang parah dan meluas, HIV menyebar dengan cepat, dan
tindak korupsi yang meluas di seluruh lapisan masyarakat. Tidak
mengherankan jika Provinsi Papua tertinggal dari provinsi-provinsi lain dalam
mencapai indikator Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development
Goals = MDG) dan dengan perkembangan yang ada mungkin tidak akan
mencapai sejumlah tujuan MDGs, khususnya yang terkait dengan penurunan
tingkat kemiskinan dan peningkatan taraf kesehatan.
Gambar Gambar 2.2.2.2.1111....
Peta Peta Wilayah Administrasi Wilayah Administrasi Wilayah Administrasi Provinsi PapuaProvinsi PapuaProvinsi Papua Menurut KabupatenMenurut KabupatenMenurut Kabupaten
2.2. 2.2. DEMOGRAFIDEMOGRAFIDEMOGRAFI …………
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
- 8 -
2.2. DEMOGRAFIDEMOGRAFI
Dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Provinsi Papua terus meningkat. Pada
tahun 2003 jumlah penduduk sebesar 1.823.872 jiwa, kemudian pada tahun
2007 meningkat menjadi 2.015.616 jiwa. Sedangkan data terakhir
berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah
penduduk Provinsi Papua sementara adalah 2.851.999 orang, yang terdiri atas
1.510.285 laki-laki dan 1.341.714 perempuan. Dengan luas wilayah Provinsi
Papua sekitar 317.062 km2 dan didiami oleh 2.851.999 jiwa, maka rata-rata
tingkat kepadatan penduduk Provinsi Papua adalah sebanyak sembilan orang
per km2, hal ini mengindikasikan bahwa masih luasnya wilayah di Provinsi
Papua yang tidak berpenghuni.
2.3. PEREKONOMIAN WILAYAHPEREKONOMIAN WILAYAH
Perekonomian Provinsi Papua yang kaya akan sumber daya alam berupa
tambang migas dan non migas. Hasil dari kegiatan ekonomi di sektor
pertambangan tersebut mampu memberikan sumbangan nilai tambah yang
cukup besar bagi perekonomian Provinsi Papua. Sektor pertambangan
konsentrat tembaga memberikan sumbangan yang sangat dominan terhadap
perkembangan perekonomian Provinsi Papua. Sehingga peningkatan maupun
penurunan laju pertumbuhan pada sektor konsentrat tembaga ini akan sangat
berpengaruh terhadap arah pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua.
Sejak tahun 2008, Perkembangan Ekonomi Tahunan (yoy) Provinsi Papua
mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari -0,78% pada 2008
meningkat menjadi 20,34% pada tahun 2009. Sumbangan terbesar dalam
peningkatan perkembangan ekonomi di Provinsi Papua ini adalah sektor
pertambangan dan penggalian (14,23%). Sementara pada 2 triwulan pertama
pada tahun 2010 sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan,
sehingga Perkembangan Ekonomi pada tahun 2010, sampai pada triwulan
kedua tumbuh negatif (kontraksi) dan laju tumbuh lebih rendah (lambat)
dibandingkan periode triwulan sebelumnya, yaitu (-15,69%) pada triwulan
pertama, dan semakin menurun menjadi (-22,42%).
III. JENIS KAWASAN, JENIS KAWASAN, SASARAN, DAN PROGRAMSASARAN, DAN PROGRAMSASARAN, DAN PROGRAM STRATEGISSTRATEGISSTRATEGIS
3.1. JENIS KAWASAN DI JENIS KAWASAN DI PROVINSI PAPUAPROVINSI PAPUAPROVINSI PAPUA
3.1.1. Kawasan TerisolirKawasan Terisolir
Provinsi Papua memiliki karakteristik geografis yang beraneka ragam, terdiri
dari dataran rendah, rawa-rawa, pesisir, dan pegunungan. Kawasan
Pegunungan Tengah merupakan daerah terisolir, karena secara umum hampir
sebagian besar wilayah ini belum memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya
pembangunan …
- 9 -
pembangunan, yang menyebabkan terkendalanya kinerja sektor
pengembangan infrastruktur dasar, sektor transportasi, sektor pendidikan, dan
sektor kesehatan; yang menyebabkan rendahnya pengembangan ekonomi
kerakyatan, serta masih tingginya tingkat kemiskinan. Ada pun kabupaten-kabupaten yang berada di kawasan pegunungan tengah yang dikategorikan
sebagai wilayah terisolir diantaranya: KabupatenKabupatenKabupaten Jayawijaya, Jayawijaya, Jayawijaya, KabupatenKabupatenKabupaten
Yalimo, Yalimo, KabupatenKabupatenKabupaten Nduga, Nduga, Nduga, KabupatenKabupatenKabupaten Lani Jaya, Lani Jaya, Lani Jaya, KabupatenKabupatenKabupaten Pegunungan Pegunungan
Bintang, Bintang, KabupatenKabupatenKabupaten Puncak, Puncak, Puncak, KabupatenKabupatenKabupaten Intan Jaya, Intan Jaya, Intan Jaya, KabupatenKabupatenKabupaten Memberamo Memberamo
Tengah, Tengah, KabupatenKabupatenKabupaten Tolikara, Tolikara, Tolikara, KabupatenKabupatenKabupaten Puncak Jaya,Puncak Jaya,Puncak Jaya, dan KabupatenKabupatenKabupaten
YahukimoYahukimo. Kabupaten-kabupaten ini umumnya mempunyai kondisi topografi
maupun geografi yang berbukit terjal, gunung-gunung serta lembah yang
curam, juga dataran ngarai yang sulit ditembus melalui transportasi darat,
sehingga masih sangat mengandalkan tranportasi udara.
3.1.2. Kawasan PerdesaanKawasan Perdesaan
Kawasan perdesaan di Provinsi Papua adalah daerah yang berada di luar
perkotaan, namun tidak digolongkan ke dalam kawasan terisolir, di mana
kondisi prasarana dan sarana infrastruktur baik jalan/jembatan, pendidikan,
kesehatan, ekonomi dan lain-lainnya masih sangat tertinggal dan
membutuhkan perhatian yang tinggi dari pemerintah. Kondisi perdesaan di
Provinsi Papua memiliki karakteristik geografis yang beraneka ragam, terdiri
dari dataran rendah, rawa-rawa, pesisir, dan pegunungan. Dibandingkan
dengan daerah pesisir, kawasan pegunungan tengah di Provinsi Papua
merupakan daerah perdesaan yang hingga saat ini masih sangat sulit
dijangkau dan sebagian besar mengandalkan moda transportasi udara dan
sungai untuk mencapainya. Adapun kawasan perdesaan, melingkupi
KabupatenKabupaten Keerom, Keerom, Keerom, KabupatenKabupatenKabupaten Jayapura, Jayapura, Jayapura, KabupatenKabupatenKabupaten Sarmi, Sarmi, Sarmi, KabupatenKabupatenKabupaten
Waropen, Waropen, KabupatenKabupatenKabupaten Nabire, Nabire, Nabire, KabupatenKabupatenKabupaten Merauke, Merauke, Merauke, KabupatenKabupatenKabupaten Boven Digoel, Boven Digoel,
KabupatenKabupaten Asmat, Asmat, Asmat, KabupatenKabupatenKabupaten Mappi, Mappi, Mappi, KabupatenKabupatenKabupaten Mimika, Mimika, Mimika, KabupatenKabupatenKabupaten Biak, Biak,
KabupatenKabupaten Supiori, Supiori, Supiori, KabupatenKabupatenKabupaten Kep. Yapen, Kep. Yapen, Kep. Yapen, KabupatenKabupatenKabupaten Mamberamo RayaMamberamo RayaMamberamo Raya,,,,
KabupatenKabupaten PaniaiPaniaiPaniai,,,, KabupatenKabupatenKabupaten Dogiyai, Dogiyai, Dogiyai, dan KabupatenKabupatenKabupaten Deiyai.Deiyai.Deiyai.
3.1.3. Kawasan PerkotaanKawasan Perkotaan
Gambaran umum kawasan Perkotaan di Provinsi Papua dengan topografi
Provinsi Papua yang begitu beragam kawasan pantai, kawasan pegunungan
dan lembah, mempunyai karakteristik tersendiri meliputi karakteristik
geografis yang beraneka ragam, terdiri dari dataran rendah, rawa-rawa,
pesisir, dan pegunungan. Adapun kawasan perkotaan di Provinsi Papua,
meliputi 29292929 kabupatenkabupatenkabupaten////kota kota kota yang sekaligus menjadi ibuyang sekaligus menjadi ibuyang sekaligus menjadi ibukkkkota kabupatenota kabupatenota kabupaten. Jika
dipandang dari sisi kependudukan, komposisi penduduk di kawasan ini
bersifat sangat heterogen dan dari sisi penghidupan, yang sudah lebih maju
dipandang dari aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan
ketersediaan infrastruktur umum.
3.1.4. Kawasan …
- 10 -
3.1.4. Kawasan StrategisKawasan Strategis
Pembangunan Kawasan strategis adalah pembangunan yang difokuskan pada
lokasi yang memiliki potensi sumber daya alam (backward linkages) dan
sumber daya manusia terampil, yang didukung infrastruktur wilayah yang
mendukung investasi yang berbasis potensi ekonomi lokal dan membuka pasar
domestik dan internasional (forward linkages). Kawasan strategis di Provinsi
Papua adalah: KabupaKabupaKabupatentententen Jayapura, Jayapura, Jayapura, KabupatenKabupatenKabupaten Mimika, Mimika, Mimika, KabupatenKabupatenKabupaten MeraukeMeraukeMerauke
dan KabupatenKabupatenKabupaten BiakBiakBiak.
3.2. SASARAN PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN
Sasaran akhir yang ingin dicapai melalui penetapan Rencana Aksi Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) yang merupakan
keberlanjutan dari Inpres 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, adalah:
1. Meningkatnya ketahanan pangan lokal melalui optimalisasi potensi
bahan pangan lokal.
2. Berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya perekonomian masyarakat
melalui optimalisasi potensi sumber daya alam.
3. Terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama yang
membuka keterisolasian wilayah melalui peningkatan aksesibilitas
transportasi dan informasi serta layanan dasar (pendidikan, kesehatan,
pemukiman, air bersih, ketenagalistrikan, telekomunikasi) di kawasan
terisolir.
4. Terjangkaunya pendidikan yang bermutu dan relevan di kawasan
terisolir.
5. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat di kawasan
terisolir.
6. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi.
7. Terwujudnya kebijakan yang berpihak kepada penduduk asli Papua,
golongan ekonomi kecil dan menengah, serta menuju kesetaraan dalam
proses pembangunan di kawasan terisolir.
8. Meningkatnya keamanan dan ketertiban serta penegakkan supremasi
hukum di kawasan terisolir.
9. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi
di kawasan terisolir.
3.3. PROGRAM PROGRAM PENDUKUNG PERCEPATANPENDUKUNG PERCEPATANPENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSIPEMBANGUNAN PROVINSIPEMBANGUNAN PROVINSI
PAPUAPAPUA
Demi tercapainya sasaran akhir dari rencana aksi Percepatan Pembangunan
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka perlu ditentukan arah
kebijakan percepatan pembangunan yang akan membantu mengarahkan setiap
program program strategisstrategisstrategis percepatan pembangunan di Provinsi Papua.
Arah …
- 11 -
Arah kebijakan maupun program strategis yang diambil harus berdasarkan
gambaran kondisi dan karakteristik wilayah serta permasalahan yang dihadapi
masing-masing kawasan. Untuk itu kebijakan yang diambil untuk Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua tahun 2011-2014 adalah:
1.1.1.1. Program Program KetahananKetahananKetahanan Pangan:Pangan:Pangan:
a) peningkatan ketahanan pangan dengan peningkatan keanekaragaman
produksi makanan berbahan baku lokal (sagu, ubi jalar, padi, jagung,
perikanan);
b) pengolahan hasil pertanian menjadi bahan makanan (terutama sagu,
ubi kayu, jagung, ikan) di kawasan terisolir;
c) peningkatan distribusi hasil pertanian/pangan ke seluruh wilayah
terpencil/terisolir.
2.2.2.2. Program Program PenPenPenPenanggulangananggulangananggulangan Kemiskinan:Kemiskinan:Kemiskinan:
a) peningkatan kemampuan masyarakat dalam Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM);
b) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,
peternakan dan industri rakyat;
c) peningkatan permodalan UMKM dalam usaha pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat;
d) pendampingan dan penyuluhan UMKM dalam usaha pertanian,
perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat;
e) peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui pendirian
BLK Pertanian;
f) pendampingan pertanian;
g) pengembangan teknologi tepat guna usaha pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat;
h) distribusi dan pemasaran hasil usaha pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat.
3.3.3.3. Program Pengembangan Ekonomi RakyatProgram Pengembangan Ekonomi Rakyat::::
a) pengembangan agroindustri perikanan (tangkap dan budidaya
laut/tawar);
b) pengembangan agroindustri peternakan (ayam, babi, sapi dan kelinci);
c) pengembangan hasil hutan kayu dan non kayu (madu, rotan, gaharu,
sagu, buah merah);
d) pengembangan agroindustri hortikultura (sayur dan buah-buahan);
e) pengembangan agroindustri perkebunan (kopi, kelapa, kakao dan
karet);
f) pengembangan industri kecil dan kerajinan.
4. 4. ProgramProgramProgram …………
- 12 -
4.4.4.4. Program Peningkatan Pelayanan PendidikanProgram Peningkatan Pelayanan Pendidikan::::
a) pendidikan dasar dan menengah secara gratis;
b) peningkatan pendidikan dasar dan menengah berpola asrama;
c) pendirian sekolah unggulan;
d) pendirian sekolah bertaraf internasional di wilayah perbatasan negara;
e) pendirian Sekolah Menengah Kejuruan;
f) pengadaan tenaga guru kontrak;
g) Sertifikasi guru;
h) peningkatan kualitas kepala sekolah melalui pola pemagangan kepala
sekolah di luar Provinsi Papua;
i) pendirian dan pengembangan Sekolah Pendidikan Keguruan;
j) peningkatan kualitas perguruan tinggi di Provinsi Papua melalui
kerjasama dengan PTN unggulan di luar Provinsi Papua;
k) penyediaan perumahan guru.
5.5.5.5. Program Peningkatan Pelayanan KesehatanProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan
a) pelayanan kesehatan keliling (mobile clinic);
b) asuransi kesehatan;
c) pelayanan kesehatan gratis dan bebas biaya rawat inap untuk pasien
kelas 3 RSUD;
d) pendirian Sekolah Kebidanan/Keperawatan;
e) pengadaan dokter spesialis melalui kontrak;
f) pendirian rumah sakit pendidikan;
g) pendirian rumah sakit rujukan;
h) peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu;
i) peningkatan jumlah Puskesmas Perawatan;
j) peningkatan status gizi siswa melalui PMTAS (Program Makanan
Tambahan Anak Sekolah);
k) penyuluhan kesehatan lingkungan (sanitasi lingkungan);
l) pemberantasan penyakit menular (malaria, HIV AIDS, TBC);
m) penyediaan Pusat Pelayanan Malaria (Malaria Center);
n) penyediaan perumahan bagi tenaga medis.
6.6.6.6. Program Pengembangan Program Pengembangan Infrastruktur DasarInfrastruktur DasarInfrastruktur Dasar
a) penyediaan 750.000 unit rumah rakyat sehat dan layak huni;
b) pembangunan dan pengembangan infrastruktur makro;
c) pembangunan irigasi dan pencetakan sawah;
d) peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan air bersih di seluruh
wilayah;
e) pembangunan dan peningkatan lapangan udara;
f) peningkatan frekuensi penerbangan udara perintis;
g) pembangunan …
- 13 -
g) pembangunan dan Peningkatan Dermaga Sungai;
h) pembangunan pusat logistik (logistic center);
i) pembangunan dan peningkatan pelabuhan laut;
j) pembangunan pelabuhan perikanan;
k) penyediaan sumber energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS);
l) peningkatan jaringan distribusi PLN;
m) pembangunan PLTA Memberamo;
n) pembangunan PLTA Sungai Yawei di Urumuka;
o) pemanfaatan potensi sumberdaya mineral bagi kesejahteraan
masyarakat
p) peningkatan aksesibilitas komunikasi di wilayah
terisolir/terpencil/perbatasan negara;
q) peningkatan keterjangkauan informasi seluler melalui kerjasama
operator seluler (swasta);
r) peningkatan pelayanan melalui pemberian izin kepada swasta di
bidang penerbangan.
7.7.7.7. Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua
a) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk
menjadi anggota TNI;
b) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk
menjadi anggota Polri;
c) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk
mengikuti pendidikan Akmil dan Akpol;
d) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk
sekolah penerbangan;
e) pemberian fasilitas bagi putra/putri asli Papua untuk pengembangan
bakat/potensi olahraga;
f) pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi untuk
menempuh pendidikan tinggi di PTN unggul di luar Provinsi Papua;
g) pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi di PTN fakultas
kedokteran;
h) pemberian kesempatan bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi PNS
di wilayah lain di luar Provinsi Papua;
i) pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan
di STAN;
j) pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan
di STPDN;
k) pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan
di sekolah tinggi statistik;
l) pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan
di sekolah tinggi pertanahan.
8. 8. ProgramProgramProgram …………
- 14 -
8.8.8.8. Program Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Program Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Program Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Program Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan
PertanahanPertanahan
a) percepatan penetapan RTRW provinsi dan kabupaten/kota;
b) penyusunan dan penetapan masterplan kawasan strategis;
c) dilenisasi/pemetaan tanah terhadap hak ulayat;
d) sertifikasi tanah non ulayat;
e) penyelesaian sengketa pertanahan.
9.9.9.9. Program Peningkatan Program Peningkatan Keamanan dan KetertibanKeamanan dan KetertibanKeamanan dan Ketertiban
a) pemetaan masalah sumber konflik antara pemerintah dengan
masyarakat;
b) pendekatan terhadap kelompok-kelompok masyarakat Tanah Papua,
dalam rangka membangun kesepahaman bidang politik dan budaya;
c) penyusunan rencana kebijakan politik dan budaya;
d) penyiapan mekanisme penyelesaian bersama masalah-masalah sosial-politik dan sosial-budaya dalam kerangka NKRI.
10. Program Pengembangan Kapasitas KelembagaanProgram Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
a) penetapan peraturan turunan (operasional) dari UU 21/2001 (Perdasi,
Perdasus dan Pergub);
b) peningkatan koordinasi antartingkat pemerintahan (pusat-provinsi-kabupaten/kota);
c) pendidikan dan peningkatan kualitas SDM aparatur
(kepamongprajaan, perencanaan, dan pelaporan keuangan);
d) penyusunan dokumen perencanaan;
e) peningkatan kemampuan sumberdaya manusia aparatur pengadaan
barang dan jasa pemerintah;
f) pendirian sekolah kepamongprajaan (STPDN) di Jayapura;
g) evaluasi berbagai peraturan daerah yang menghambat pembangunan
(investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat);
h) evaluasi terhadap pemekaran wilayah provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan dan kampung;
i) peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa;
j) peningkatan penanganan di wilayah perbatasan negara.
3.4 3.4 SINERGISINERGISINERGI …………
- 15 -
3.4. SINERGI KAWASAN STRASINERGI KAWASAN STRATEGIS DAN MP3EITEGIS DAN MP3EITEGIS DAN MP3EI
Pembangunan kawasan strategis di Provinsi Papua dimaksudkan untuk
meningkatkan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi dengan
membangun pusat-pusat pertumbuhan dengan pengembangan klaster industri
dan atau kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis sumber daya unggulan di
kawasan strategis sesuai dengan arahan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025 pada Koridor Ekonomi
Papua-Kepulauan Maluku. Kawasan strategis di Provinsi Papua dalam MP3EI
2011-2025 adalah Jayapura, Timika, dan Merauke.
Gambar 3.4Gambar 3.4
Peta Koridor Ekonomi PapuaPeta Koridor Ekonomi Papua----Kepulauan MalukuKepulauan MalukuKepulauan Maluku
Adapun program/kegiatan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat pada kawasan strategis yang termasuk di dalamnya
program/kegiatan MP3EI adalah:
a) pemberian kemudahan berinvestasi (insentif investasi);
b) pengembangan …
- 16 -
b) pengembangan kawasan strategis Merauke sebagai Pusat
Pengembangan Pangan dan energi Terpadu/Merauke Integrated Food
and Energy Estate (MIFEE);
c) pengembangan kawasan strategis Merauke sebagai pusat
pengembangan minapoliltan;
d) pengembangan kawasan strategis Mimika sebagai pusat pengembangan
industri dan pertambangan;
e) pengembangan kawasan strategis Biak sebagai pusat pengembangan
perikanan dan pariwisata;
f) pengembangan kawasan strategis Biak sebagai pusat peluncuran satelit;
g) pengembangan kawasan strategis Jayapura sebagai pusat perdagangan,
industri dan jasa;
h) pengembangan Skouw sebagai pusat perdagangan antar negara;
i) pembangunan pabrik semen;
j) pendirian sekolah penerbangan;
k) pengembangan teknologi pertanian, peternakan, perikanan di
Merauke;
l) membangun Kawasan Industri Tembaga di Timika sebagai lokasi
industri pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga dan industri-industri hilir lainnya (anoda, katoda, slab, billet, powder, wire, wire
rod, cable).
DAFTAR …
- 17 -
DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011TAHUN 2011----201420142014
A.A.A.A. Program Pendukung Percepatan Pembangunan Provinsi PapuaProgram Pendukung Percepatan Pembangunan Provinsi PapuaProgram Pendukung Percepatan Pembangunan Provinsi PapuaProgram Pendukung Percepatan Pembangunan Provinsi Papua
(1) Program Ketahanan Pangan Program Ketahanan Pangan
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan produksi
tanaman pangan lokal
(ubi jalar, sagu, padi,
jagung, ikan)
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo
Raya dan Kab. Paniai, Kab.
Dogiyai, Kab.Deiyai
– Kem. Pertanian
– Kem. Kehutanan
– Kem. Kelautan dan
Perikanan
– Pemda
2 Pengolahan hasil
pertanian menjadi
bahan makanan (sagu,
ubi kayu, jagung, ikan)
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo
Raya dan Kab. Paniai, Kab.
Dogiyai, Kab.Deiyai
– Kem. Pertanian
– Kem. Kehutanan
– Kem. Kelautan dan
Perikanan
– Kem. Perindustrian
– BPPT
– Pemda
3. Peningkatan …
- 18 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
3 Peningkatan distribusi
hasil
Pertanian/Pangan ke
seluruh wilayah
terpencil/terisolir
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo
Raya dan Kab. Paniai, Kab.
Dogiyai, Kab.Deiyai
– Kem. Pertanian
– Kem. Perdagangan
– Pemda
(2) Program Penanggulangan KemiskinanProgram Penanggulangan Kemiskinan
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan
kemampuan
Masyarakat dalam
Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
(UMKM)
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo Raya
dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai,
Kab.Deiyai
– Kem. Kop &
UMKM
– Pemda
2. Pengembangan …
- 19 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
2 Pengembangan usaha
pertanian,
perkebunan,
kehutanan, perikanan,
peternakan dan
industri rakyat
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo Raya
dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai,
Kab.Deiyai
– Kem. Pertanian
– Kem. Kehutanan
– Kem. Kelautan dan
Perikanan
– Kem. Perindustrian
– Pemda
3 Peningkatan
permodalan UMKM
usaha pertanian,
perkebunan,
kehutanan, perikanan,
peternakan dan
industri rakyat
Kawasan Kawasan TerisolirTerisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo Raya
dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai,
Kab.Deiyai
– Kem. Kop &
UMKM
– Kem. Pertanian
– Kem. Kehutanan
– Kem. Kelautan dan
Perikanan
– Kem. Perindustrian
– Pemda
4 Pendampingan dan
Penyuluhan UMKM
usaha pertanian,
perkebunan,
kehutanan, perikanan,
peternakan dan
industri rakyat
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
– Kem. Kop &
UMKM
– Kem. Pertanian
– Kem. Kehutanan
– Kem. Kelautan dan
Perikanan
– Kem. Perindustrian
– Pemda
Kawasan …
- 20 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
Kawasan Kawasan PerdesaanPerdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo Raya
dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai,
Kab.Deiyai
–
5 Peningkatan
keterampilan dan
keahlian masyarakat
melalui Pendirian BLK
Pertanian
Kawasan Strategis :
Kab. Jayapura, Kab. Merauke,
Jaya Wijaya, Timika, Nabire
– Kem. Nakertrans
– Pemda
6 Pendampingan
Pertanian
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab.Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo Raya
dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai,
Kab.Deiyai
– Kem. Pertanian
– Kem. Nakertrans
– Pemda
7 Pengembangan
Teknologi Tepat Guna
usaha pertanian,
perkebunan,
kehutanan, perikanan,
peternakan dan
industri rakyat
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
– Kem. Kop &
UMKM
– Kem. Pertanian
– Kem. Kehutanan
– Kem. Kelautan dan
Perikanan
– Kem. Perindustrian
– BPPT
– Pemda
Kawasan …
- 21 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
Kawasan PerdesaanKawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo Raya
dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai,
Kab.Deiyai
–
8 Distribusi dan
Pemasaran hasil usaha
pertanian,
perkebunan,
kehutanan, perikanan,
peternakan dan
industri rakyat
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo Raya
dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai,
Kab.Deiyai
– Kem. Kop &
UMKM
– Kem. Pertanian
– Kem. Kehutanan
– Kem. Kelautan dan
Perikanan
– Kem. Perindustrian
– BPPT
– Pemda
(3) Program Pengembangan Ekonomi RakyatProgram Pengembangan Ekonomi Rakyat
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
1 Pengembangan
agroindustri Perikanan
(tangkap dan budidaya
laut/tawar)
KawasanKawasan TerisolirTerisolir ::::
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Memberamo Tengah
– Kem. Kelautan dan
Perikanan
– Pemda
Kawasan …
- 22 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
Kawasan PerdesaanKawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo
Raya dan Kab. Paniai, Kab.
Dogiyai, Kab.Deiyai
–
2 Pengembangan
agroindustri
Peternakan (ayam,
babi, sapi dan kelinci)
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo
Raya dan Kab. Paniai, Kab.
Dogiyai, Kab.Deiyai
– Kem. Pertanian
– Pemda
3 Pengembangan hasil
hutan kayu dan non
kayu (madu, rotan,
gaharu, sagu, buah
merah)
Kawasan Terisolir::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo
Raya dan Kab. Paniai, Kab.
Dogiyai, Kab.Deiyai
– Kem. Perindustrian
– Kem. Kehutanan
– Pemda
4. Pengembangan …
- 23 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
4 Pengembangan
agroindustri
Hortikultura (Sayur
dan Buah-buahan)
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Waropen, Kab. Nabire,
Kab. Merauke, Kab. Boven
Digul, Kab. Mimika dan Kab.
Paniai
– Kem. Pertanian
– Kem. Perindustrian
– Pemda
5 Pengembangan
agroindustri
perkebunan (kopi,
kelapa, kakao dan
karet)
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo
Raya dan Kab. Paniai, Kab.
Dogiyai, Kab.Deiyai
– Kem. Pertanian
– Kem. Perindustrian
– Kem. Kehutanan
– Kem. Kelautan dan
Perikanan
– Pemda
6 Pengembangan
industri kecil dan
kerajinan
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem. Perindustrian
– Pemda
(4) Program Peningkatan Pelayanan PendidikanProgram Peningkatan Pelayanan Pendidikan
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
1 Pendidikan dasar dan
menengah gratis
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem. Pendidikan
Nasional
– Pemda
2. Peningkatan …
- 24 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
2 Peningkatan
pendidikan dasar dan
menengah berpola
asrama
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo
Raya dan Kab. Paniai, Kab.
Dogiyai, Kab.Deiyai
– Kem. Pendidikan
Nasional
– Pemda
3 Pendirian sekolah
unggulan
Kawasan Kawasan PerkotaanPerkotaan :
Di seluruh ibukota
kabupaten/kota di Prov.Papua
– Kem. Pendidikan
Nasional
– Pemda
4 Pendirian sekolah
bertaraf internasional
di wilayah perbatasan
negara
Kawasan Terisolir/Perbatasan
Negara :
Kab. Merauke, Kota Jayapura,
Kab. Keerom, Kab.
Pegunungan Bintang,
– Kem. Pendidikan
Nasional
– Pemda
5 Pendirian Sekolah
Menengah Kejuruan
Kawasan Strategis ::::
Kab. Jayapura, Kab. Merauke,
Kab. Timika, Kab. Biak
Kawasan Perdesaan :
Kab. Nabire, Kab. Boven
Digoel,
Kab. Yapen, Kab. Mamberamo
Raya dan Kab. Paniai
– Kem. Pendidikan
Nasional
– Pemda
6 Pengadaan tenaga guru
kontrak
Kawasan Terisolir::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
– Kem. Pendidikan
Nasional
– Pemda
Kawasan …
- 25 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
Kawasan PerdesaanKawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo
Raya dan Kab. Paniai, Kab.
Dogiyai, Kab.Deiyai
–
7 Sertifikasi guru Seluruh KawasanSeluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem. Pendidikan
Nasional
– Pemda
8 Peningkatan kualitas
kepala sekolah melalui
pola pemagangan
Kepala Sekolah di Luar
Papua
Kawasan Terisolir::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo
Raya dan Kab. Paniai, Kab.
Dogiyai, Kab.Deiyai
– Kem. Pendidikan
Nasional
– Pemda
9 Pendirian dan
pengembangan Sekolah
Pendidikan Keguruan
Kawasan Terisolir::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
– Kem. Pendidikan
Nasional
– Pemda
Kawasan …
- 26 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
Kawasan PerdesaanKawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep.
Yapen, Kab. Mamberamo
Raya dan Kab. Paniai, Kab.
Dogiyai, Kab.Deiyai
–
10 Peningkatan kualitas
Perguruan Tinggi di
Papua melalui
kerjasama dengan PTN
unggulan di luar Papua
Kawasan Perkotaan :
Kota Jayapura, Kab. Jayapura,
Merauke, Kab. Mimika, Kab.
Jayawijaya, Kab. Biak, Kab.
Kep. Yapen, Kab. Nabire
– Kem. Pendidikan
Nasional
– Pemda
11 Penyediaan rumah
guru
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem. Pendidikan
Nasional
– Kem. PU
– Pemda
(5) Program Peningkatan Pelayanan KesehatanProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
1 Pelayanan Kesehatan
Keliling (Mobile Clinic)
Kawasan Terisolir::::
Kab. Jayawijaya, Kab.
Yalimo, Kab. Nduga, Kab.
Lani Jaya, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Puncak, Kab.
Intan Jaya, Kab.
Memberamo Tengah, Kab.
Tolikara, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat,
Kab. Mappi, Kab. Mimika,
Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab.
Kep. Yapen, Kab.
Mamberamo Raya dan Kab.
Paniai, Kab. Dogiyai,
Kab.Deiyai
– Kem. Kesehatan
– Pemda
2. Asuransi …
- 27 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
2 Asuransi Kesehatan Seluruh KawasanSeluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem. Kesehatan
– Pemda
3 Pelayanan Kesehatan
Gratis dan Bebas Biaya
Rawat Inap Untuk Pasien
kelas 3 RSUD
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem. Kesehatan
– Pemda
4 Pendirian Sekolah
Kebidanan/keperawatan;
Kawasan Terisolir::::
Kab. Jayawijaya, Kab.
Yalimo, Kab. Nduga, Kab.
Lani Jaya, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Puncak, Kab.
Intan Jaya, Kab.
Memberamo Tengah, Kab.
Tolikara, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat,
Kab. Mappi, Kab. Mimika,
Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab.
Kep. Yapen, Kab.
Mamberamo Raya dan Kab.
Paniai, Kab. Dogiyai,
Kab.Deiyai
– Kem. Kesehatan
– Pemda
5 Pengadaan Dokter
Spesialis melalui Kontrak
Kawasan Terisolir::::
Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya,
Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya,
Kab. Memberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat,
Kab. Mappi, Kab. Mimika,
Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab.
Kep. Yapen, Kab.
Mamberamo Raya dan Kab.
Paniai, Kab. Dogiyai,
Kab.Deiyai
– Kemenko Kesra*
– Kem. Kesehatan
– Pemda
6. Pendirian …
- 28 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
6 Pendirian Rumah Sakit
Pendidikan
Kawasan Perkotaan :
Kota Jayapura
– Kem. Kesehatan
– Pemda
7 Pendirian Rumah Sakit
Rujukan
Kawasan Perkotaan :
Kab. Biak, Kab. Merauke,
Kab. Jayawijaya, Kab.
Mimika, Kab. Nabire
– Kem. Kesehatan
– Pemda
8 Peningkatan jumlah
Puskesmas Pembantu
Kawasan Terisolir::::
Kab. Jayawijaya, Kab.
Yalimo, Kab. Nduga, Kab.
Lani Jaya, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Puncak, Kab.
Intan Jaya, Kab.
Memberamo Tengah, Kab.
Tolikara, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat,
Kab. Mappi, Kab. Mimika,
Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab.
Kep. Yapen, Kab.
Mamberamo Raya dan Kab.
Paniai, Kab. Dogiyai,
Kab.Deiyai
– Kem. Kesehatan
– Pemda
9 Peningkatan jumlah
Puskesmas Perawatan
KawasanKawasan PerdesaanPerdesaan :
Kab. Keerom,Kab. Jayapura,
Kab. Sarmi, Kab. Waropen,
Kab. Nabire, Merauke, Kab.
Boven Digul, Kab. Asmat,
Kab. Mappi, Kab. Mimika,
Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab.
Kep. Yapen, Kab.
Mamberamo Raya dan Kab.
Paniai, Kab. Dogiyai,
Kab.Deiyai
– Kem. Kesehatan
– Pemda
10 Peningkatan Status Gizi
Siswa melalui PMTAS
(Program Makanan
Tambahan Anak Sekolah)
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem. Kesehatan
– Pemda
11 Penyuluhan kesehatan
lingkungan (sanitasi
lingkungan)
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem. Kesehatan
– Pemda
12. Pemberantasan …
- 29 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
12 Pemberantasan penyakit
menular (Malaria, HIV
AIDS, TBC)
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem. Kesehatan
– Pemda
13 Pendirian Pusat
Pelayanan Malaria
(Malaria Centre)
Kawasan Perkotaan :
Kab. Jayapura, Kab.
Merauke, Kab. Biak, Kab.
Mimika, Kab.Nabire
– Kem. Kesehatan
– Pemda
14 Penyediaan rumah
tenaga medis
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem. Kesehatan
– Kem. PU
– Pemda
(6) Program Pengembangan Infrastruktur DasarProgram Pengembangan Infrastruktur Dasar
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) – (4)
1 Penyediaan 750.000 unit
rumah rakyat sehat dan
layak huni
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem. PU
– Kem. Pera
– Kem. Nakertrans
– Pemda
2 Pembangunan dan
Pengembangan
infrastruktur makro
Kawasan Strategis :
Kab. Jayapura, Kab.
Merauke, Kab. Mimika,
Kab. Biak
Kawasan Perdesaan:
Kab Timika, Kab. Nduga,
Kab. Jayawijaya, Kab.
Nabire, Kab. Dogiyai, Kab.
Deiyai, Kab. Paniai , Kab.
Intan Jaya, Kab. Puncak,
Kab. Puncak Jaya
Kawasan Perkotaan :
Di seluruh ibukota
kabupaten/kota di
Prov.Papua
– Kem. PU
– Pemda
3 Pembangunan Irigasi dan
pencetakan sawah;
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom, Kab.
Jayapura, Kab. Sarmi, Kab.
Nabire, Kab. Merauke, Kab.
Mimika, Kab. Mamberamo
Raya dan Kab. Paniai
– Kem. PU
– Pemda
4. Peningkatan …
- 30 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) – (4)
4 Peningkatan ketersediaan
dan keterjangkauan air
bersih di seluruh wilayah
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab.
Yalimo, Kab. Nduga, Kab.
Lani Jaya, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Puncak, Kab.
Intan Jaya, Kab.
Memberamo Tengah, Kab.
Tolikara, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab.
Jayapura, Kab. Sarmi, Kab.
Waropen, Kab. Nabire,
Merauke, Kab. Boven
Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab.
Kep. Yapen, Kab.
Mamberamo Raya dan Kab.
Paniai, Kab. Dogiyai,
Kab.Deiyai
– Kem. PU
– Pemda
5 Pembangunan dan
peningkatan lapangan
udara
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab.
Yalimo, Kab. Nduga, Kab.
Lani Jaya, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Puncak, Kab.
Intan Jaya, Kab.
Memberamo Tengah, Kab.
Tolikara, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Nabire, Boven Digul,
Asmat, Mappi, Mimika,
Biak, Kep. Yapen,
Mamberamo Raya
Kawasan PerkotaaKawasan Perkotaannnn :
Kab. Jayapura, Kab.
Merauke, Kab. Mimika,
Kab. Jayawijaya, Kab. Biak
– Kem. Perhubungan
– Pemda
6. Peningkatan …
- 31 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) – (4)
6 Peningkatan frekuensi
penerbangan udara
perintis
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab.
Yalimo, Kab. Nduga, Kab.
Lani Jaya, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Puncak, Kab.
Intan Jaya, Kab.
Memberamo Tengah, Kab.
Tolikara, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Yahukimo
– Kem. Perhubungan
– Pemda
7 Pembangunan dan
Peningkatan Dermaga
Sungai
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Nduga, Kab.
Memberamo Tengah
Kawasan Kawasan PerdesaanPerdesaan :
Kab. Boven Digoel, Kab.
Asmat, Kab. Mappi, Kab.
Mimika, Kab. Mamberamo
Raya
– Kem. Perhubungan
– Pemda
8 Pembangunan logistic
center
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Nduga, Kab.
Memberamo Tengah
Kawasan Perdesaan :
Kab. Boven Digoel, Kab.
Asmat, Kab. Mappi, Kab.
Mimika, Kab. Mamberamo
Raya
– Kem. Perhubungan
– Kem. ESDM
– Kem. PU
– Pemda
9 Pembangunan dan
Peningkatan Pelabuhan
Laut
Kawasan Perdesaan :
Kab. Nabire, Merauke,
Sarmi, Biak, Jayapura
– Kem. Perhubungan
– Pemda
10 Pembangunan Pelabuhan
Perikanan
Kawasan Perkotaan:
Kab. Mimika, Kab.
Merauke, Kab. Biak, Kab.
Jayapura
– Kem. KP
– Pemda
11 Penyediaan Sumber
Energi alternatif
terbarukan (PLTMH,
PLTS)
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem. ESDM
– Pemda
12 Peningkatan jaringan
distribusi PLN
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem. ESDM
– Pemda
13 Pembangunan PLTA
Memberamo
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem. ESDM
– Pemda
14 Pembangunan PLTA
Sungai Yawei di
Urumuka
Kab. Deiyai dan Kab.
Dogiyai
– Kem. ESDM
– Pemda
15. Pemanfaatan …
- 32 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) – (4)
15 Pemanfaatan potensi
Sumberdaya Mineral bagi
kesejahteraan masyarakat
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem. ESDM
– Pemda
16 Peningkatan aksesibilitas
komunikasi di wilayah
terisolir/terpencil/perbat
asan negara
Kawasan Terisolir::::
Kab. Jayawijaya, Kab.
Yalimo, Kab. Nduga, Kab.
Lani Jaya, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Puncak, Kab.
Intan Jaya, Kab.
Memberamo Tengah, Kab.
Tolikara, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab.
Jayapura, Kab. Sarmi, Kab.
Waropen, Kab. Nabire,
Merauke, Kab. Boven
Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab.
Kep. Yapen, Kab.
Mamberamo Raya dan Kab.
Paniai, Kab. Dogiyai,
Kab.Deiyai
– Kem. Kominfo
– Pemda
17 Peningkatan
keterjangkauan informasi
seluler melalui kerjasama
operator seluler (swasta)
Kawasan Terisolir::::
Kab. Jayawijaya, Kab.
Yalimo, Kab. Nduga, Kab.
Lani Jaya, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Puncak, Kab.
Intan Jaya, Kab.
Memberamo Tengah, Kab.
Tolikara, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Yahukimo
Kawasan Perdesaan :
Kab. Keerom,Kab.
Jayapura, Kab. Sarmi, Kab.
Waropen, Kab. Nabire,
Merauke, Kab. Boven
Digul, Kab. Asmat, Kab.
Mappi, Kab. Mimika, Kab.
Biak, Kab. Supiori, Kab.
Kep. Yapen, Kab.
Mamberamo Raya dan Kab.
Paniai, Kab. Dogiyai,
Kab.Deiyai
– Kem. Kominfo
– Pemda
18. Peningkatan …
- 33 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) – (4)
18 Peningkatan pelayanan
melalui pemberian izin
kepada swasta di bidang
penerbangan
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Jayawijaya, Kab.
Yalimo, Kab. Nduga, Kab.
Lani Jaya, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Puncak, Kab.
Intan Jaya, Kab.
Memberamo Tengah, Kab.
Tolikara, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Yahukimo
– Kem. Perhubungan
– Pemda
(7) Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) – (4)
1 Pemberian kesempatan
dan kuota bagi
putra/putri asli Papua
untuk menjadi anggota
TNI
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Pemda
2 Pemberian kesempatan
dan kuota bagi
putra/putri asli Papua
untuk menjadi anggota
Polri
Seluruh Seluruh KawasanKawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Pemda
3 Pemberian kesempatan
dan kuota bagi
putra/putri asli Papua
untuk mengikuti
pendidikan Akmil dan
Akpol
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kemhan
– Pemda
4 Pemberian kesempatan
dan kuota bagi
putra/putri asli Papua
untuk sekolah pilot
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem.Pehubungan
– Pemda
5 Pemberian fasilitas bagi
putra/putri asli Papua
untuk pengembangan
bakat/potensi olahraga
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem.Diknas*
– Pemda
6 Pemberian beasiswa dan
kuota bagi siswa
berprestasi untuk
menempuh pendidikan
tinggi di PTN unggul di
luar Papua
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem.Diknas*
– Pemda
7. Pemberian …
- 34 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) – (4)
7 Pemberian beasiswa dan
kuota bagi siswa
berprestasi di PTN
fakultas kedokteran
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem.Diknas*
– Pemda
8 Pemberian kesempatan
bagi putra/putri asli
Papua untuk menjadi PNS
di wilayah lain di luar
Papua
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kemendagri
– Kem. PAN dan RB
– Pemda
9 Pemberian kuota bagi
siswa berprestasi untuk
menempuh pendidikan di
STAN
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kemkeu
– Pemda
10 Pemberian kuota bagi
siswa berprestasi untuk
menempuh pendidikan di
STPDN
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kemendagri
– Pemda
11 Pemberian kuota bagi
siswa berprestasi untuk
menempuh pendidikan di
sekolah tinggi statistik
Seluruh Seluruh KawasanKawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– BPS
– Pemda
12 Pemberian kuota bagi
siswa berprestasi untuk
menempuh pendidikan di
sekolah tinggi pertanahan
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– BPN
– Pemda
(8) Program Penguatan dan Program Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Pengelolaan PertanahanPengelolaan Pertanahan
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
1 Percepatan penetapan
RTRW prov/kab/kota
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem. PU
– Bappenas
– Kemendagri
– Pemda
2 Penyusunan dan
penetapan masterplan
kawasan strategis
Mimika, Merauke,
Jayawijaya, Nabire, Paniai,
Pegunungan Bintang,
Keerom
– Kem. PU
– Pemda
3 Dilenisasi/pemetaan
tanah terhadap hak
ulayat
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– BPN
– Kem. Sosial
– Kem. Kehutanan
– Pemda
4. Sertifikasi …
- 35 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
4 Sertifikasi tanah non
ulayat
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– BPN
– Kem. Sosial
– Kem. Kehutanan
– Pemda
5 Penyelesaian sengketa
pertanahan
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– BPN
– Kem. Sosial
– Kem. Kehutanan
– Pemda
(9) Program Peningkatan Keamanan dan KetertibanProgram Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) – (4)
1 Pemetaan masalah
sumber konflik antara
Pemerintah dengan
masyarakat
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kemendagri
– Kemhan
– Polri
– Pemda
2 Pendekatan terhadap
kelompok-kelompok
masyarakat Tanah Papua,
dalam rangka
membangun
kesepahaman bidang
politik dan budaya
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kemendagri
– Kemhan
– Pemda
3 Penyusunan rencana
kebijakan politik dan
budaya
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kemendagri
– Kemhan
– Pemda
4 Penyiapan mekanisme
penyelesaian bersama
masalah-masalah sosial
politik dan sosial budaya
dalam kerangka NKRI
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kemendagri
– Kemhan
– Polri
– Pemda
(10) Program Pengembangan Kapasitas KelembagaanProgram Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) – (4)
1 Penetapan Peraturan
Turunan (Operasional)
dari UU Nomor 21/2001
(Perdasi, Perdasus dan
Pergub)
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kemendagri
– Pemda
2 Peningkatan koordinasi
antartingkat
pemerintahan (Pusat-Provinsi-Kab/Kota)
Seluruh Seluruh KawasanKawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kemendagri
– Pemda
3. Pendidikan …
- 36 -
NoNoNoNo.... KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) – (4)
3 Pendidikan dan
peningkatan kualitas
SDM Aparatur
(Kepamongprajaan,
Perencanaan, dan
Pelaporan Keuangan)
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Bappenas
– Kemendagri
– Kemkeu
– BPKP
– UKP4
– Pemda
4 Penyusunan dokumen
perencanaan
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Bappenas
– Pemda
5 Peningkatan kemampuan
SDM aparatur pengadaan
barang dan jasa
pemerintah
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– LKPP
– Pemda
6 Pendirian sekolah
kepamongprajaan
(STPDN) di Jayapura
Kawasan:
Kabupaten Jayapura
– Kemendagri
– Pemda
7 Evaluasi berbagai
Peraturan Daerah yang
menghambat
pembangunan (investasi
dan peningkatan
kesejahteraan
masyarakat)
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kemendagri
– Pemda
8 Evaluasi terhadap
pemekaran wilayah Prov,
Kab/Kota, Kecamatan dan
Kampung
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kemendagri
– Pemda
9 Peningkatan tata kelola
pemerintahan yang baik,
bersih dan berwibawa
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kem.PAN dan RB
– Kemendagri
– Pemda
10 Peningkatan penanganan
di wilayah perbatasan
negara.
Seluruh Kawasan :
Seluruh Kabupaten/Kota di
Prov. Papua
– Kemendagri
– Pemda
B.B.B.B. Sinergi Kawasan Strategis dengan MP3EISinergi Kawasan Strategis dengan MP3EI
NoNoNoNo....
KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
(1) (2) (3) (4)
1 Pemberian kemudahan
berinvestasi (insentif
investasi)
Kawasan Strategis :
Kab. Jayapura, Kab.
Mimika, Kab. Merauke dan
Kab. Biak
– BKPM
– Pemda
2. Pengembangan …
- 37 -
NoNoNoNo....
KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
2 Pengembangan kawasan
strategis Merauke sebagai
Pusat Pengembangan
Pangan dan Energi
Terpadu/Merauke
Integrated Food and
Energy Estate (MIFEE)
Kab. Merauke – BKPM
– Kem. ESDM
– Kem. PDT
– Pemda
3 Pengembangan kawasan
strategis Merauke sebagai
pusat pengembangan
minapolitan
Kab. Merauke – BKPM
– Kem. Kelautan
Perikanan
– Pemda
4 Pengembangan kawasan
strategis Mimika sebagai
pusat pengembangan
industri dan
pertambangan
Kab. Mimika – BKPM
– Kem. Pertanian
– Pemda
5 Pengembangan kawasan
strategis Biak sebagai
pusat pengembangan
perikanan dan pariwisata
Kab. Biak – Kem. Budpar
– Pemda
6 Pengembangan kawasan
strategis Biak sebagai
pusat peluncuran satelit
Kab. Biak – BPPT
– Pemda
7 Pengembangan kawasan
strategis Jayapura sebagai
pusat perdagangan,
industri dan jasa
Kab. Jayapura – BKPM
– Kem. Perdagangan
– Kem.
Perindustrian
– Pemda
8 Pengembangan Skouw
sebagai pusat
perdagangan antar negara
Kota Jayapura – BKPM
– Kem. PDT
– Kem. Perdagangan
– Kem.
Perindustrian
– Pemda
9 Pembangunan Pabrik
Semen
Kab. Mimika – BKPM
– BUMN
– Kem.
Perindustrian
– Pemda
10 Pendirian Sekolah
Penerbang
Kab. Biak – Kem. Pertahanan
– Kem.
Perhubungan
– BPPT
– Pemda
11. Pengembangan …
- 38 -
NoNoNoNo....
KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi PelaksanaInstansi Pelaksana
11 Pengembangan teknologi
pertanian, peternakan,
perikanan di Merauke;
Kab. Merauke – Kem. Pertanian
– BPPT
– Kem. Kelautan
dan Perikanan
– Pemda
12 Membangun Kawasan
Industri Tembaga di
Timika sebagai lokasi
industri pengolahan dan
pemurnian konsentrat
tembaga dan industri-industri hilir lainnya
(anoda, katoda, slab, billet,
powder, wire, wire rod,
cable).
Kab. Mimika – Kem.
Perindustrian
– Kem. ESDM
– Pemda
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,
ttd.
Retno Pudji Budi Astuti
RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNANRENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PROVINSI PAPUA BARATPROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2011 TAHUN 2011 ---- 201420142014
- 2 -
DAFTAR ISI
DDDDAFTAR ISI AFTAR ISI AFTAR ISI ..................................................................................................................... 2
I. PENDAHULUANI. PENDAHULUAN .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3333
1.1. Latar Belakang ................................................................................................ 3
1.2. Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 4
II.II.II.II. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUAGAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUAGAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA BARATBARATBARAT............................................................................................................................................................ 5555
2.1. Kondisi Geografis Wilayah ............................................................................. 5
2.2. Demografi ........................................................................................................ 6
2.3. Perekonomian Wilayah ................................................................................... 6
III.JENIS KAWASAN, III.JENIS KAWASAN, SASARAN,SASARAN,SASARAN, DAN PROGRAM STRATEGIDAN PROGRAM STRATEGIDAN PROGRAM STRATEGISSSS ........................................................................................................ 6666
3.1. Jenis Kawasan di Provinsi Papua Barat ...................................................... 6
3.2. Sasaran Pembangunan ................................................................................... 7
..........................................................................................................................
3.3. Program Pendukung Percepatan ................................................................... 9
3.4. Sinergi Kawasan Strategis dan MP3EI .......................................................... 11
DAFTAR DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNANRENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNANRENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSIPROVINSIPROVINSI PAPUAPAPUAPAPUA
BARAT BARAT TAHUN 2011TAHUN 2011TAHUN 2011----201420142014 ........................................................................................... 15
- 3 -
I.I.I.I. PENDAHULUANPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG
Sejak ditetapkannya UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Melalui payung hukum ini, Provinsi Papua
Barat dan rakyat Papua Barat memiliki kewenangan yang lebih luas untuk
mengatur dan mengurus diri sendiri dan tanggung jawab yang lebih besar
untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan
alam di Provinsi Papua Barat untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
Papua Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Undang-undang ini memiliki
semangat untuk rekonsiliasi dan penyelesaian masalah Provinsi Papua Barat
secara menyeluruh maupun pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar
orang asli Papua Barat serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.
Namun dalam proses, masih belum terlihat perubahan kesejahteraan
masyarakat terutama penduduk asli Papua Barat secara signifikan. Melihat
perkembangan pembangunan yang berjalan dengan lambat, pemerintah
berinisiatif untuk melakukan percepatan melalui penetapan Inpres 5 Tahun
2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat sebagai suatu instrumen kebijakan untuk mendorong percepatan
pembangunan di kedua provinsi tersebut melalui peningkatan efektifitas
koordinasi, sinergi dan harmonisasi program dan kebijakan antarsektor dan
pusat-daerah yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah. Inpres 5/2007 menekankan pendekatan kebijakan baru (the new deals
policy for Papua) dengan lima aspek strategis yaitu:
a. Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan,
b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
d. Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di
wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara,
e. Perlakuan khusus (affirmative action) bagi pengembangan kualitas
sumber daya manusia putra-putri asli Papua.
Setelah 2 tahun pelaksanaan Inpres 5/2007, telah dilakukan berbagai
koordinasi antara pemerintah pusat (K/L) dan pemerintah Provinsi Papua
Barat dan dihasilkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua
Barat. Namun berdasarkan evaluasi Inpres 5/2007 menunjukkan bahwa
percepatan pembangunan yang dilakukan terutama dalam kaitannya dengan
program prioritas pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan
pendidikan dan kesehatan masih belum memberikan dampak yang signikan
yang disebabkan masih tersendatnya pembangunan infrastruktur dan belum
dilaksanakannya sistem pendidikan khusus bagi masyarakat Papua Barat, serta
sarana prasarana pelayanan kesehatan yang masih minim dan kondisi wilayah
yang umumnya masih terisolir.
Salah …
- 4 -
Salah satu penyebab kurang berhasilnya upaya percepatan adalah belum
optimalnya pengelolaan dana yang ada terutama sinkronisasi
program/kegiatan serta anggaran pusat dan daerah termasuk pendanaan
sektoral pusat melalui K/L dan pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana
tambahan infrastruktur di kedua Provinsi. Untuk itu diperlukan kelanjutan
upaya Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
dengan memperluas bidang kebijakan pokok percepatan dengan prinsip
pengembangan kawasan yang diarahkan untuk keterpaduan dan sinergi lintas
bidang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua dan Papua
Barat yang terdiri dari:
a. Penguatan ketahanan pangan.
b. Penanggulangan kemiskinan.
c. Pengembangan ekonomi rakyat.
d. Peningkatan pelayanan pendidikan.
e. Peningkatan pelayanan kesehatan.
f. Pengembangan infrastruktur dasar.
g. Perlakuan khusus terhadap masyarakat asli Papua dan Papua Barat.
Dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat, diperlukan dukungan dari kebijakan yang bersifat regulasi dan
kelembagaan, terutama :
a. penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan
pertanahan;
b. keamanan dan ketertiban;
c. pengembangan kapasitas kelembagaan.
Selain melalui dukungan program-program di atas, Percepatan Pembangunan
Provinsi Papua Barat, juga didukung program-program yang terkait dengan
agenda pelaksanaan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025, koridor ekonomi Papua-kepulauan Maluku.
Dengan tetap memegang semangat koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi
program/kegiatan percepatan pembangunan maka masing-masing kebijakan
pokok percepatan dan faktor pendukung kebijakan pokok percepatan tersebut
perlu dituangkan dalam Rencana Aksi Percepatan Percepatan Provinsi Papua
Barat yang mengacu pada RPJMN Nasional 2010-2014 dan RPJM Daerah
Provinsi Papua Barat 2012-2016.
Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat disusun oleh
Pemerintah Provinsi Papua Barat melibatkan Kabupaten/Kota di wilayah
Provinsi Papua Barat serta perwakilan masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua
Barat juga berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan,
dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan,
untuk melakukan konsultasi penyusunan Rencana Aksi dengan
Kementerian/Lembaga terkait.
Penentuan …
- 5 -
Penentuan program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana aksi merupakan
priortas dalam rangka percepatan yang sifatnya dikhususkan termasuk juga
program dan kegiatan baru yang diperlukan dalam rangka percepatan
pembangunan dalam kurun waktu Tahun 2011-2014.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Pembangunan
Provinsi Papua Barat ini adalah untuk :
a. memberikan penjabaran dan arahan yang jelas dalam percepatan
masing-masing kebijakan pokok percepatan maupun faktor pendukung
kebijakan pokok percepatan yang akan dilaksanakan dalam tahun
2011-2014;
b. memberikan penjelasan sasaran, kebijakan, strategi pelaksanaan serta
pembiayaan agar memberikan hasil yang optimal;
c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi berbagai sumber daya yang ada di
tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dituangkan dalam
program dan kegiatan strategi yang menjadi prioritas utama dalam
upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat tahun 2011-2014. Program dan kegiatan strategis yang disusun mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat
2011-2016;
d. rencana aksi merupakan dokumen perencanaan yang mensinkronkan
program/kegiatan pusat-daerah serta rencana pendanaan yang
bersumber dari APBN, APBD Provinsi serta APBD Kab/Kota serta
kontribusi lembaga donor dan swasta (public-private partnership);
e. sebagai bagian dokumen yang dijadikan bahan masukan dalam
penyusunan RPJM Daerah Provinsi Papua Barat 2011-2016, maupun
RPJM Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
IV. IV. GAMBARANGAMBARANGAMBARAN …………
- 6 -
IV. GAMBARAN UMUM UMUM PROVINSI PAPUAGAMBARAN UMUM UMUM PROVINSI PAPUA BARATBARATBARAT
2.1. KONDISI GEOGRAFIS WIKONDISI GEOGRAFIS WILAYAH LAYAH LAYAH
Pada tahun 2010, tercatat luas wilayah Provinsi Papua Barat adalah
143.945,62 km2 yang tercatat terdapat 10 kabupaten dan satu kota seperti
terlihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 2.1Gambar 2.1
Peta Administratif Wilayah Provinsi Papua Barat Menurut KabupatenPeta Administratif Wilayah Provinsi Papua Barat Menurut KabupatenPeta Administratif Wilayah Provinsi Papua Barat Menurut KabupatenPeta Administratif Wilayah Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten
Topografi wilayah kepala burung yang menjadi wilayah Provinsi Papua Barat
sangat bervariasi dari datar, perbukitan hingga pegunungan tinggi. Daerah
lembah-lembah yang datar tersebar di Teluk Bintuni, Isim, Prafi, Warsamson,
Wosimi dan Teluk Arguni. Sementara kelompok pegunungan dengan puncak
yang mencapai 3.000 m dpl yaitu Pegunungan Arfak, Pegunungan Tambrauw,
Pegunungan Kumawa, Pegunungan Fakfak dan Wondiwoi. Kondisi geografi
dan topografi Provinsi Papua Barat yang bervariasi ini sangat mempengaruhi
pembangunan yang dilakukan dan juga mempunyai andil pada kompleksnya
pembangunan di provinsi ini.
2.2. DEMOGRAFIDEMOGRAFI
Berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk Tahun 2010, Provinsi Papua
Barat dihuni oleh 760.855 jiwa yang terdiri dari 402.587 penduduk laki-laki
dan 258.268 penduduk perempuan. Penduduk terkonsentrasi di Kota Sorong
(25,03%) dan Kabupaten Manokwari (24.66%) sedangkan kabupaten lain
dihuni kurang dari 10% total penduduk. Kabupaten dengan penduduk terkecil
terdapat di kabupaten pemekaran baru yaitu Kabupaten Tambrauw yang
hanya didiami oleh 6.393 jiwa atau 0,85% dari total penduduk Provinsi Papua
Barat.
Sejak …
- 7 -
Sejak tahun 2000 hingga 2010, penduduk di Papua Barat mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni sebesar 3,6% per tahun, di atas laju
pertumbuhan rata-rata Indonesia yang hanya sebesar 1,47% per tahun. Laju
pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu di Kota Sorong yaitu 4,74% pertahun.
2.3. PEREKONOMIAN WILAYAHPEREKONOMIAN WILAYAH
Karena melimpahnya sumber daya alam di Provinsi Papua Barat seperti potensi
mineral, kehutanan, dan perikanan maka perekenomian di Provinsi Papua
Barat masih didominasi oleh ekonomi ekstraktif. Potensi mineral yang diduga
ada di wilayah kepala burung diantaranya gas bumi dan batubara di cekungan
Bintuni, emas di Aifat, uranium di Manokwari, minyak bumi di Sorong dan
Raja Ampat. Sementara itu, dari potensi hutan diperoleh hasil kayu dari hutan
produksi yang bernilai ekonomis tinggi, dan umumnya menjadi komoditi
ekspor, seperti jenis merbau, matoa, nyatoh, pulai, mersawa, resak, medang
dan bintangur.
Potensi bahan tambang yang siap dieksploitasi antara lain batu bara, emas,
uranium dan tembaga serta batu kapur, granit dan pasir kuarsa. Potensi
minyak dan gas alam terdapat di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk
Bintuni. Potensi ini yang terbesar adalah di Distrik Merdey, Aranday dan Babo
dengan Cadangan Minyak Bumi sebesar 20 TB dan Gas Bumi (LNG) 14 TCF.
Potensi minyak yang terdapat di Kabupaten Sorong dan Teluk Bintuni
merupakan komoditas unggulan Provinsi Papua Barat yang saat ini sedang
dieksploitasi.
V. JENIS KAWASAN, SASARJENIS KAWASAN, SASARAN DAN PROGRAM STRATAN DAN PROGRAM STRATAN DAN PROGRAM STRATEGISEGISEGIS
3.1. JENIS KAWASAN DI PROJENIS KAWASAN DI PROVINSI PAPUA BARATVINSI PAPUA BARATVINSI PAPUA BARAT
3.1.1. Kawasan TerisolirKawasan Terisolir
Secara geografis, kabupaten dikategorikan masuk dalam Kawasan Terisolir di
Provinsi Papua Barat adalah: Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw : Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw
dan Kabupaten MaybratKabupaten MaybratKabupaten Maybrat. Kabupaten ini dikategorikan masuk dalam kawasan
terisolir karena secara umum hampir sebagian besar wilayah di kabupaten ini
belum memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya pembangunan, baik
infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan.
3.1.2. 3.1.2. KawasanKawasanKawasan …………
- 8 -
3.1.2. Kawasan PerdesaanKawasan Perdesaan
Kawasan perdesaan atau perkampungan di Provinsi Papua Barat meliputi
Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong,
Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama dKabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama dKabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama dKabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama dan an
Kabupaten Teluk BintuniKabupaten Teluk Bintuni yang secara geografis dan administratif pemerintahan
berdekatan satu sama lainnya serta memiliki potensi yang besar di sektor
pertanian dalam arti luas.
3.1.3. Kawasan PerkotaanKawasan Perkotaan
Secara geografis dan administratif kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat,
meliputi 11 ibukota kabupaten/kota11 ibukota kabupaten/kota11 ibukota kabupaten/kota. Manokwari sebagai ibukota Kabupaten
Manokwari sekaligus sebagai ibukota Provinsi Papua Barat. Sedangkan Sorong
secara administratif pemerintahan telah ditetapkan sebagai Kota karena kondisi
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang telah berkembang pesat.
3.1.4. Kawasan Strategis Kawasan Strategis
Kawasan strategis di Provinsi Papua Barat meliputi Kabupaten Manokwari,
Kota Sorong Kota Sorong dan Kabupaten SorongKabupaten SorongKabupaten Sorong. Pemilihan dan penetapan daerah
administratif pemerintahan yang masuk ke dalam kawasan strategis ini,
berkaitan dengan rencana akan dibangunnya industri yang bersifat strategis
dan berskala nasional. Di samping itu juga sangat berhubungan dengan konsep
pembangunan kewilayahan yang tertuang dalam RTRW Provinsi Papua Barat
yang telah disetujui oleh Pemerintah, dimana telah diusulkan Satuan Wilayah
Pengembangan (SWP) II yang meliputi Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kota Sorong dan juga Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Sorong yang sekaligus Sorong ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) di dalam RTRWN.
3.2. SASARAN PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN
3.2.1. Sasaran Pembangunan Kawasan TerisolirSasaran Pembangunan Kawasan Terisolir
Sasaran akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan kawasan terisolir di
Provinsi Papua Barat sesuai dengan Kerangka Kebijakan Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B), adalah :
1. Meningkatnya ketahanan pangan lokal melalui optimalisasi potensi
bahan pangan lokal.
2. Berkurangya kemiskinan dan meningkatnya perekonomian masyarakat
melalui optimalisasi potensi sumber daya alam.
3. Terbangunnya …
- 9 -
3. Terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama yang
membuka keterisolasian wilayah melalui peningkatan aksesibilitas
transportasi dan informasi serta layanan dasar (pendidikan, kesehatan,
pemukiman, air bersih, ketenagalistrikan, telekomunikasi) di kawasan
terisolir.
4. Terjangkaunya pendidikan yang bermutu dan relevan di kawasan
terisolir.
5. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat di kawasan
terisolir.
6. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi.
7. Semakin berpihak kebijakan kepada penduduk asli Papua Barat,
golongan ekonomi kecil dan menengah serta menuju kesetaraan jender
dalam proses pembangunan di kawasan terisolir.
8. Meningkatnya keamanan dan ketertiban serta penegakaan supremasi
hukum di kawasan terisolir.
9. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi
di kawasan terisolir.
3.2.2. Sasaran Pembangunan Kawasan PerdesaanSasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan
1. Meningkatnya ketahanan pangan di kawasan perdesaan di Provinsi
Papua Barat.
2. Berkurangnya kemiskinan di kawasan perdesaan di Provinsi Papua
Barat.
3. Terjangkaunya pendidikan yang bermutu dan relevan di kawasan
perdesaan di Provinsi Papua Barat.
4. Meningkatnya kesehatan masyarakat di kawasan perdesaan di Provinsi
Papua Barat.
5. Terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama yang
membuka akses transportasi dan informasi serta layanan dasar
kehidupan di kawasan perdesaan di Provinsi Papua Barat.
6. Berkembangnya ekonomi masyarakat di kawasan perdesaan di Provinsi
Papua Barat.
7. Semakin berpihak kebijakan kepada penduduk asli Papua, golongan
ekonomi kecil dan menengah serta menuju kesetaraan jender dalam
proses pembangunan di kawasan perdesaan di Provinsi Papua Barat.
3.2.3. Sasaran Pembangunan Kawasan Sasaran Pembangunan Kawasan PerkotaanPerkotaanPerkotaan
1. Terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama yang
membuka akses transportasi dan informasi serta layanan dasar
kehidupan di kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat.
2. Berkembangnya ekonomi masyarakat di kawasan perkotaan di Provinsi
Papua Barat.
3. Terjangkaunya pendidikan yang bermutu dan relevan di kawasan
perkotaan di Provinsi Papua Barat.
4. Meningkatnya …
- 10 -
4. Meningkatnya kesehatan masyarakat di kawasan perkotaan di Provinsi
Papua Barat.
5. Semakin berpihak kebijakan kepada penduduk asli Papua, golongan
ekonomi kecil dan menengah serta wanita menuju kesetaraan dalam
proses pembangunan di kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat.
3.2.4. Sasaran Pembangunan Kawasan StrategisSasaran Pembangunan Kawasan Strategis
1. Terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama infrastruktur
industri strategis dan pedukungnya di Provinsi Papua Barat.
2. Berkembangnya ekonomi masyarakat di kawasan strategis yang pada
gilirannya akan mendongkrak perekonomian daerah di Provinsi Papua
Barat dan Nasional.
3. Semakin berpihak kebijakan kepada penduduk asli Papua, golongan
ekonomi kecil dan menengah serta menuju kesetaraan jender dalam
proses pembangunan di kawasan startegis di Provinsi Papua Barat.
4. Terbentuknya kawasan pertumbuhan ekonomi khusus dan industri
strategis di Provinsi Papua Barat.
3.3. PROGRAM PROGRAM PPPPENDUKUNG PERCEPATANENDUKUNG PERCEPATANENDUKUNG PERCEPATAN
Demi tercapainya sasaran akhir dari rencana aksi Percepatan Pembangunan
Provinsi Papua Barat, maka diperlukan program strategisprogram strategisprogram strategis Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua Barat. Untuk itu program strategisprogram strategisprogram strategis yang
ditetapkan untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat tahun 2011-2014 adalah:
1.1.1.1. Program KetahananProgram Ketahanan Pangan:Pangan:Pangan:
a) peningkatan produksi tanaman pangan lokal (sagu, ubi jalar, padi,
jagung, ikan);
b) pengolahan hasil pertanian menjadi bahan makanan (sagu, ubi kayu,
jagung, ikan);
c) peningkatan distribusi hasil pertanian/pangan ke seluruh wilayah
terpencil/terisolir.
2.2.2.2. Program Penanggulangan Kemiskinan:Program Penanggulangan Kemiskinan:
a) peningkatan kemampuan Masyarakat dalam Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM);
b) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,
peternakan dan industri rakyat;
c) Peningkatan …
- 11 -
c) peningkatan permodalan UMKM dalam usaha pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat;
d) pendampingan dan Penyuluhan UMKM dalam usaha pertanian,
perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan industri rakyat;
e) peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui pendirian
Balai Latihan Kerja (BLK) pertanian;
f) pendampingan pertanian melalui penyediaan tenaga Penyuluh
Pertanian Lapangan (PPL) kontrak;
g) pengembangan teknologi tepat guna usaha pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan, dan industri rakyat;
h) distribusi dan pemasaran hasil usaha pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan, dan industri rakyat.
3.3.3.3. Program Pengembangan Ekonomi Rakyat :Program Pengembangan Ekonomi Rakyat :
a) pengembangan agroindustri perikanan (tangkap dan budidaya
laut/tawar);
b) pengembangan agroindustri peternakan (ayam, babi, sapi);
c) pengembangan hasil hutan (kayu, madu,sagu, buah merah);
d) pengembangan agroindustri hortikultura (sayur dan buah);
e) pengembangan agroindustri perkebunan (kopi, pala, cengkeh, kelapa,
dan kakao);
f) pengembangan industri kecil dan kerajinan.
4.4.4.4. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan :Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan :
a) pendidikan dasar dan menengah gratis;
b) peningkatan pendidikan dasar dan menengah berpola asrama;
c) pendirian sekolah unggulan;
d) pendirian Sekolah Menengah Kejuruan;
e) pengadaan tenaga guru kontrak;
f) peningkatan kualitas kepala sekolah melalui pendidikan dan pelatihan,
studi lanjut kedalam dan keluar negeri serta pemagangan di luar
Provinsi Papua Barat;
g) pendirian Sekolah Pendidikan Keguruan;
h) peningkatan kualitas PTN di Provinsi Papua Barat melalui kerjasama
dengan PTN unggulan di luar Provinsi Papua Barat;
i) peningkatan kualitas perguruan tinggi swasta di seluruh wilayah
Provinsi Papua Barat.
5.5.5.5. Program PeningkaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatantan Pelayanan Kesehatantan Pelayanan Kesehatan
a) pelayanan kesehatan keliling (mobile clinic);
b) asuransi kesehatan;
c) Pelayanan …
- 12 -
c) pelayanan kesehatan gratis dan bebas biaya rawat inap untuk pasien
kelas 3 RSUD;
d) pendirian sekolah kebidanan/keperawatan;
e) pengadaan dokter spesialis melalui kontrak;
f) pendirian rumah sakit rujukan di Sorong dan Manokwari;
g) peningkatan jumlah puskesmas pembantu;
h) peningkatan jumlah puskesmas perawatan;
i) peningkatan status gizi siswa melalui PMTAS (Program Makanan
Tambahan Anak Sekolah);
j) penyuluhan kesehatan lingkungan (sanitasi lingkungan);
k) peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit umum daerah
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat;
l) pemberantasan penyakit menular (Malaria, HIV AIDS, TBC);
m) pendirian pusat pelayanan malaria (malaria centre).
6.6.6.6. Program Pengembangan Infrastruktur DasarProgram Pengembangan Infrastruktur Dasar
a) penyediaan 250.000 unit rumah rakyat sehat dan layak huni;
b) pembangunan dan peningkatan jaringan jalan Manokwari – Sorong –
Makbon – Mega;
c) pembangunan jalan Bintuni – Susumuk;
d) pembangunan jalan Mameh – Windesi – Wasior;
e) pembangunan jalan Bomberai – Windesi – Kaimana;
f) pembangunan irigasi dan pencetakan sawah;
g) peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan air bersih di seluruh
wilayah;
h) pembangunan dan peningkatan lapangan udara perintis;
i) peningkatan kapasitas infrastruktur layanan jasa penerbangan bandara
udara Manokwari dan Sorong
j) pembangunan dan peningkatan pelabuhan laut;
k) penyediaan sumber energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS);
l) peningkatan jaringan distribusi PLN;
m) pembangunan PLTU di Manokwari dan Sorong;
n) pemanfaatan potensi sumberdaya mineral bagi kesejahteraan
masyarakat;
o) peningkatan aksesibilitas komunikasi di wilayah terisolir/terpencil/
perbatasan negara;
p) peningkatan …
- 13 -
p) peningkatan keterjangkauan informasi seluler melalui kerjasama
operator seluler (swasta);
q) peningkatan pelayanan melalui pemberian izin kepada swasta di
bidang penerbangan.
7.7.7.7. Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua Barat Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua Barat Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua Barat Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua Barat
a) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk
menjadi anggota TNI;
b) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk
menjadi anggota Polri;
c) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk
sekolah Akmil dan Akpol;
d) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk
sekolah pilot;
e) pemberian fasilitas bagi putra/putri asli Papua untuk pengembangan
bakat/potensi olahraga;
f) pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi untuk
menempuh pendidikan tinggi di PTN unggulan di luar Provinsi Papua
Barat;
g) pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi di PTN fakultas
kedokteran;
h) pemberian kesempatan bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi PNS
di wilayah lain di luar Provinsi Papua Barat;
i) pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan
di STAN;
j) pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan
di STPDN;
k) pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan
di sekolah tinggi statistik;
l) Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan
di sekolah tinggi pertanahan.
8.8.8.8. Program Penguatan danProgram Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan
PertanahanPertanahan
Adapun program/kegiatan strategis yang akan dilaksanakan adalah :
a) percepatan penetapan RTRW prov/kab/kota;
b) penyusunan dan penetapan masterplan kawasan strategis;
c) dilenisasi/pemetaan tanah terhadap hak ulayat;
d) sertifikasi tanah non ulayat;
e) penyelesaian sengketa pertanahan.
9. 9. ProgramProgramProgram …………
- 14 -
9.9.9.9. Program Peningkatan Keamanan dan KetertibanProgram Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
a) pemetaan masalah sumber konflik antara Pemerintah dengan
masyarakat;
b) pendekatan terhadap kelompok-kelompok masyarakat Tanah Papua
Barat, dalam rangka membangun kesepahaman bidang politik dan
budaya;
c) penyusunan rencana kebijakan politik dan budaya;
d) penyiapan mekanisme penyelesaian bersama masalah sosial-politik dan
sosial-budaya dalam kerangka NKRI.
10. Program Pengembangan Program Pengembangan Kapasitas KelembagaanKapasitas KelembagaanKapasitas Kelembagaan
a) penetapan peraturan turunan (operasional) dari UU Nomor 21/2001
(Perdasi, Perdasus dan Pergub);
b) peningkatan koordinasi antartingkat pemerintahan (pusat-provinsi-kabupaten/kota);
c) pendidikan dan peningkatan kualitas SDM aparatur
(kepamongprajaan, perencanaan, dan pelaporan keuangan);
d) penyusunan dokumen perencanaan;
e) peningkatan kemampuan SDM aparatur pengadaan barang dan jasa
pemerintah;
f) pendirian sekolah kepamongprajaan (STPDN di Jayapura, Manokwari,
Mimika dan Sorong);
g) evaluasi berbagai peraturan daerah yang menghambat pembangunan
(investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat);
h) percepatan pembentukan Kota Manokwari sebagai daerah otonomi
baru di ibu kota Provinsi Papua Barat;
i) evaluasi terhadap pemekaran wilayah provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan dan kampung;
j) peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa;
k) peningkatan pengelolaan kawasan di wilayah perbatasan negara.
3.4. 3.4. SINERGISINERGISINERGI …………
- 15 -
3.4. SINERGI KAWASAN STRASINERGI KAWASAN STRATEGIS DAN MP3EITEGIS DAN MP3EITEGIS DAN MP3EI
Pembangunan kawasan strategis di Provinsi Papua Barat dimaksudkan untuk
meningkatkan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi dengan
membangun pusat-pusat pertumbuhan dengan pengembangan kluster industri
dan atau kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis sumber daya unggulan di
kawasan strategis sesuai dengan arahan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025 pada Koridor Ekonomi
Papua-Kepulauan Maluku. Kawasan strategis di Provinsi Papua Barat dalam
MP3EI 2011-2025 adalah Sorong dan Manokwari.
Gambar Gambar 3.43.43.43.4
Peta Koridor Ekonomi PapuaPeta Koridor Ekonomi Papua----Kepulauan MalukuKepulauan MalukuKepulauan Maluku
Program Pengembangan Wilayah dan Kawasan Strategis (Termasuk MP3EI dan Program Pengembangan Wilayah dan Kawasan Strategis (Termasuk MP3EI dan Program Pengembangan Wilayah dan Kawasan Strategis (Termasuk MP3EI dan Program Pengembangan Wilayah dan Kawasan Strategis (Termasuk MP3EI dan
lainnya)lainnya)
a) pemberian kemudahan berinvestasi (insentif investasi);
b) pengembangan …
- 16 -
b) pengembangan kawasan industri dan perdagangan di Arar Sorong;
c) pengembangan kawasan ekonomi khusus Teluk Bintuni;
d) pengembangan kawasan strategis Sorong dan Kaimana sebagai pusat
pengembangan minapolitan;
e) pengembangan kawasan strategis Fak Fak dan Kaimana sebagai pusat
pengembangan perkebunan pala;
f) pengembangan kawasan strategis Raja Ampat sebagai pusat pengembangan
perikanan dan pariwisata;
g) pengembangan kawasan hutan Gunung Meja sebagai Kebun Raya
Manokwari/ Ayambori;
h) pembangunan pabrik semen di Manokwari;
i) pengembangan peternakan terpadu di Kebar;
j) pengembangan pertanian dan peternakan terpadu di Bomberai;
k) pengembangan kawasan minapolitan Weri;
l) pengembangan agrowisata Kramomongga;
m) pengembangan objek wisata situs sejarah peradaban orang Papua di Pulau
Mansinam, Manokwari;
n) Pengembangan Migas menjadi pilar yang kuat dalam pertumbuhan
Provinsi Papua Barat.
Selain dari program dan kegiatan di atas dalam kawasan strategis telah
ditetapkan beberapa program pendukung yang dapat mengungkit
pertumbuhan wilayah dalam waktu yang cepat dan menyerap banyak tenaga
kerja yang berasal dari masyarakat asli Papua. Beberapa program pendukung
P4B yang juga termasuk di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), koridor Papua – kepulauan
Maluku antara lain:
a) pembangunan pabrik semen di Manokwari;
b) pengembangan peternakan terpadu di Kebar;
c) pengembangan perrtanian dan peternakan terpadu di Bomberai;
d) pengembangan kawasan minapolitan Weri;
e) pengembangan agrowisata Kramomongga;
f) pengembangan kawasan industri dan perdagangan di Arar, Sorong;
g) pengembangan kawasan ekonomi khusus Teluk Bintuni;
h) pemberian kemudahan berinvestasi (insentif investasi);
i) pengembangan kawasan strategis Sorong dan Kaimana sebagai pusat
pengembangan minapolitan;
j) Pengembangan kawasan strategis Fak Fak dan Kaimana sebagai pusat
pengembangan perkebunan pala;
k) pengembangan …
- 17 -
k) pengembangan kawasan strategis Raja Ampat sebagai pusat pengembangan
Perikanan dan Pariwisata;
l) pengembangan objek wisata situs sejarah peradaban orang papua di Pulau
Mansinam, Manokwari;
m) pengembangan kawasan hutan gunung Meja sebagai Kebun Raya
Manokwari/ Ayambori.
DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA
BARAT TAHUN 2011BARAT TAHUN 2011----201420142014
A. A. A. A. Program Pendukung Percepatan Pembangunan Provinsi Papua BaratProgram Pendukung Percepatan Pembangunan Provinsi Papua BaratProgram Pendukung Percepatan Pembangunan Provinsi Papua BaratProgram Pendukung Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat
(1) Program Ketahanan PanganProgram Ketahanan Pangan
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan produksi
tanaman pangan lokal (ubi
jalar, sagu, padi, jagung,
ikan)
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak, Kab.
Kaimana
– Kem.
Pertanian
– Kem.
Kehutanan
– Kem.
Kelautan dan
Perikanan
– Pemda
2 Pengolahan hasil pertanian
menjadi bahan makanan
(sagu, ubi kayu, jagung,
ikan)
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak, Kab.
Kaimana
– Kem.
Pertanian
– Kem.
Kehutanan
– Kem.
Kelautan dan
Perikanan
– Kem.
Perindustrian
– BPPT
– Pemda
3. Peningkatan …
- 18 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
3 Peningkatan distribusi hasil
Pertanian/Pangan ke
seluruh wilayah
terpencil/terisolir
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak, Kab.
Kaimana
– Kem.
Pertanian
– Kem.
Perdagangan
– Pemda
(2) Program Penanggulangan KemiskinanProgram Penanggulangan Kemiskinan
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
(1) (2) (3)(3)(3)(3) (4)
1 Peningkatan kemampuan
Masyarakat dalam Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM)
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem. Kop &
UMKM
– Pemda
2 Pengembangan usaha
pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan,
peternakan dan industri
rakyat
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem.
Pertanian
– Kem.
Kehutanan
– Kem.
Kelautan dan
Perikanan
– Kem.
Perindustrian
– Pemda
3. Peningkatan …
- 19 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
3 Peningkatan permodalan
UMKM usaha pertanian,
perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan dan
industri rakyat
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem. Kop &
UMKM
– Kem.
Pertanian
– Kem.
Kehutanan
– Kem.
Kelautan dan
Perikanan
– Kem.
Perindustrian
– Pemda
4 Pendampingan dan
Penyuluhan UMKM usaha
pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan,
peternakan dan industri
rakyat
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem. Kop &
UMKM
– Kem.
Pertanian
– Kem.
Kehutanan
– Kem.
Kelautan dan
Perikanan
– Kem.
Perindustrian
– Pemda
5 Peningkatan keterampilan
dan keahlian masyarakat
melalui Pendirian BLK
Pertanian
Kawasan Strategis :
Kab. Manokwari, Kab.
Sorong, Kota Sorong
– Kem.
Nakertrans
– Pemda
6 Pendampingan Pertanian
melalui Penyediaan tenaga
Penyuluh Pertanian Lapangan
(PPL) Kontrak
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem.
Pertanian
– Kem.
Nakertrans
– Pemda
7. Pengembangan …
- 20 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
7 Pengembangan Teknologi
Tepat Guna usaha pertanian,
perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan dan
industri rakyat
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem. Kop &
UMKM
– Kem.
Pertanian
– Kem.
Kehutanan
– Kem.
Kelautan dan
Perikanan
– Kem.
Perindustrian
– BPPT
– Pemda
8 Distribusi dan Pemasaran
hasil usaha pertanian,
perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan dan
industri rakyat
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem. Kop &
UMKM
– Kem.
Pertanian
– Kem.
Kehutanan
– Kem.
Kelautan dan
Perikanan
– Kem.
Perindustrian
– Kem. PDT
– BPPT
– Pemda
(3) Program Pengembangan Ekonomi RakyatProgram Pengembangan Ekonomi Rakyat
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
1 Pengembangan agroindustri
Perikanan (tangkap dan
budidaya laut/tawar)
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
– Kem.
Kelautan dan
Perikanan
– Pemda
Kawasan …
- 21 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
–
2 Pengembangan agroindustri
Peternakan (Ayam, Babi, Sapi)
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem.
Pertanian
– Pemda
3 Pengembangan Hasil Hutan
(Kayu, Madu, Sagu, Buah
Merah)
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem.
Perindustrian
– Kem.
Kehutanan
– Pemda
4 Pengembangan agroindustri
Hortikultura (Sayur dan
Buah)
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem.
Pertanian
– Kem.
Perindustrian
– Pemda
5. Pengembangan …
- 22 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
5 Pengembangan agroindustri
perkebunan (kopi, pala,
cengkeh, kelapa, kakao)
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem.
Pertanian
– Kem.
Perindustrian
– Kem.
Kehutanan
– Kem.
Kelautan dan
Perikanan
– Pemda
6 Pengembangan industri kecil
dan kerajinan
Kawasan Strategis ::::
Kab. Manokwari, Kab.
Sorong, Kota Sorong
– Kem.
Perindustrian
– Pemda
(4) Program Peningkatan Pelayanan PendidikanProgram Peningkatan Pelayanan Pendidikan
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
1 Pendidikan dasar dan
menengah gratis
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem.
Pendidikan
Nasional
– Pemda
2 Peningkatan pendidikan dasar
dan menengah berpola
asrama
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem.
Pendidikan
Nasional
– Pemda
3 Pendirian sekolah unggulan Kawasan Perkotaan :
Di seluruh ibukota
kabupaten/kota di
Prov.Papua Barat
– Kem.
Pendidikan
Nasional
– Pemda
4. Pendirian …
- 23 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
4 Pendirian Sekolah Menengah
Kejuruan
Kawasan Strategis ::::
Kab. Manokwari, Kab.
Fak Fak, Kota Sorong
– Kem.
Pendidikan
Nasional
– Pemda
5 Pengadaan tenaga guru
kontrak
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem.
Pendidikan
Nasional
– Pemda
6 Peningkatan kualitas kepala
sekolah melalui pendidikan
dan pelatihan, studi lanjut
dalam negeri dan luar negeri
serta pemagangan di luar
Papua
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem.
Pendidikan
Nasional
– Pemda
7 Pendirian Sekolah Pendidikan
Keguruan
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
Kawasan Perkotaan:
Manokwari, Kota
Sorong, Fak Fak
– Kem.
Pendidikan
Nasional
– Pemda
8. Peningkatan …
- 24 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
8 Peningkatan kualitas PTN di
Papua Barat melalui
kerjasama dengan PTN
unggul di luar Papua
Kawasan Perkotaan :
Kab. Manokwari
– Kem.
Pendidikan
Nasional
– Pemda
9 Peningkatan kualitas
Perguruan Tinggi Swasta di
seluruh wilayah Provinsi
Papua Barat
Kawasan Perkotaan:
Manokwari, Kota
Sorong, Fak Fak
– Kem.
Pendidikan
Nasional
– Pemda
(5) Program Program Peningkatan Pelayanan KesehatanPeningkatan Pelayanan KesehatanPeningkatan Pelayanan Kesehatan
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
1 Pelayanan Kesehatan Keliling Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem.
Kesehatan
– Pemda
2 Asuransi Kesehatan Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem.
Kesehatan
– Pemda
3 Pelayanan Kesehatan Gratis
dan Bebas Biaya Rawat Inap
Untuk Pasien kelas 3 RSUD
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem.
Kesehatan
– Pemda
4 Pendirian Sekolah
Kebidanan/keperawatan
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
– Kem.
Kesehatan
– Pemda
Kawasan …
- 25 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
–
5 Pengadaan Dokter Spesialis
melalui Kontrak
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Kawasan PerdesaanPerdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem.
Kesehatan
– Pemda
6 Pendirian Rumah Sakit
Rujukan di Sorong dan
Manokwari
Kawasan Perkotaan :
Kab. Sorong, Kab.
Manokwari
– Kem.
Kesehatan
– Pemda
7 Peningkatan jumlah
Puskesmas Pembantu
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem.
Kesehatan
– Pemda
8. Peningkatan …
- 26 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
8 Peningkatan jumlah
Puskesmas Perawatan
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem.
Kesehatan
– Pemda
9 Peningkatan Status Gizi Siswa
melalui PMTAS (Program
Makanan Tambahan Anak
Sekolah)
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem.
Kesehatan
– Pemda
10 Penyuluhan kesehatan
lingkungan (sanitasi
lingkungan)
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem.
Kesehatan
– Pemda
11 Peningkatan Kapasitas
Pelayanan Rumah Sakit
Umum Daerah Kab/ Kota di
Provinsi Papua Barat
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem.
Kesehatan
– Pemda
12 Pemberantasan penyakit
menular (Malaria, HIV AIDS,
dan TBC)
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem.
Kesehatan
– Pemda
13 Pendirian Pusat Pelayanan
Malaria (Malaria Centre)
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem.
Kesehatan
– Pemda
(6) Program Pengembangan Infrastruktur DasarProgram Pengembangan Infrastruktur Dasar
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
1 Penyediaan 250.000 unit
rumah rakyat sehat dan layak
huni
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem. PU
– Kem. Sosial
– Pemda
2. Pembangunan …
- 27 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
2 Pembangunan dan
peningkatan jaringan jalan
Manokwari – Sorong -
Makbon - Mega
Kawasan Strategis :
Kab. Sorong, Kab.
Tambrauw, Kab.
Manokwari
– Kem
Kehutanan
– Kem. PU
– Pemda
3 Pembangunan jalan Bintuni –
Susumuk
Kawasan Pedesaan:
Kab Bintuni, Kab.
Sorong Selatan
– Kem.
Kehutanan
– Kem. PU
– Pemda
4 Pembangunan jalan Mameh –
Windesi - Wasior
Kawasan Pedesaan:
Kab Manokwari, Kab.
Teluk Wondama
– Kem.
Kehutanan
– Kem. PU
– Pemda
5 Pembangunan jalan Bomberai
– Windesi - Kaimana
Kawasan Pedesaan:
Kab. Fak Fak, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Kaimana
– Kem.
Kehutanan
– Kem. PU
– Pemda
6 Pembangunan irigasi dan
pencetakan sawah
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari,Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Fak Fak
– Kem. PU
– Pemda
7 Peningkatan ketersediaan dan
keterjangkauan air bersih di
seluruh wilayah
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Kawasan PerdesaanPerdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem. PU
– Pemda
8. Pembangunan …
- 28 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
8 Pembangunan dan
peningkatan lapangan udara
perintis
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Teluk Wondama,
Kab. Teluk Bintuni,
Kab. Sorong Selatan,
Kab. Fak Fak, Kab.
Kaimana
– Kem.
Perhubungan
– Pemda
9 Peningkatan Kapsitas
Infrastruktur Layanan Jasa
Penerbangan Bandara Udara
Manokwari dan Sorong
Kawasan Perkotaan:
Kab. Manokwari, Kota
Sorong
– Kem.
Perhubungan
– Pemda
10 Pembangunan dan
Peningkatan Pelabuhan Laut
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Sorong, Kab. Kaimana,
Kab. Fak Fak
– Kem.
Perhubungan
– Pemda
11 Penyediaan Sumber Energi
alternatif terbarukan (PLTMH,
PLTS)
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem. ESDM
– Pemda
12 Peningkatan jaringan
distribusi PLN
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem. ESDM
– Pemda
13 Pembangunan PLTU di
Manokwari dan Sorong
Kab. Manokwari dan
Kab. Sorong
– Kem. ESDM
– Pemda
14 Pemanfaatan potensi sumber
daya mineral bagi
kesejahteraan masyarakat
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem. ESDM
– Pemda
15. Peningkatan …
- 29 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
15 Peningkatan aksesibilitas
komunikasi di wilayah
terisolir/terpencil/perbatasan
negara
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem. Kominfo
– Pemda
16 Peningkatan keterjangkauan
informasi seluler melalui
kerjasama operator seluler
(swasta)
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat
Kawasan Perdesaan :
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Fak Fak,
Kab. Kaimana
– Kem. Kominfo
– Pemda
17 Peningkatan pelayanan
melalui pemberian izin
kepada swasta di bidang
penerbangan
Kawasan Terisolir ::::
Kab. Raja Ampat
Kawasan Kawasan PerdesaanPerdesaan :
Kab. Teluk Bintuni,
Kab. Fak Fak, Kab.
Kaimana
– Kem.
Perhubungan
– Pemda
(7) Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah PapuaProgram Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah PapuaProgram Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah PapuaProgram Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi Pelaksana
1 Pemberian kesempatan dan
kuota bagi Putra/Putri Asli
Papua Barat untuk menjadi
anggota TNI
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
Pemda
2 Pemberian kesempatan dan
kuota bagi Putra/Putri Asli
Papua Barat untuk menjadi
anggota Polri
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Pemda
3. Pemberian …
- 30 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi Instansi Pelaksana
3 Pemberian kesempatan dan
kuota bagi Putra/Putri Asli
Papua Barat untuk sekolah
Akmil dan Akpol
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kemhan
– Pemda
4 Pemberian kesempatan dan
kuota bagi Putra/Putri Asli
Papua Barat untuk sekolah
pilot
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem.Pehubunga
n
– Pemda
5 Pemberian fasilitas bagi
Putra/Putri Asli Papua Barat
untuk pengembangan
bakat/potensi olahraga
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem.Diknas*
– Pemda
6 Pemberian beasiswa dan
kuota bagi siswa berprestasi
untuk menempuh
pendidikan tinggi di PTN
unggul di Luar Papua Barat
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem.Diknas*
– Pemda
7 Pemberian beasiswa dan
kouta bagi siswa berprestasi
di PTN Fak. Kedokteran
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem.Diknas*
– Pemda
8 Pemberian kesempatan bagi
Putra/Putri Asli Papua Barat
untuk menjadi PNS
diwilayah lain di luar Papua
Barat
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kemendagri
– Kem. PAN dan
RB
– Pemda
9 Pemberian kuota bagi siswa
berprestasi untuk
menempuh pendidikan di
STAN
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kemkeu
– Pemda
10 Pemberian kuota bagi siswa
berprestasi untuk
menempuh pendidikan di
STPDN
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kemendagri
– Pemda
11 Pemberian kuota bagi siswa
berprestasi untuk
menempuh pendidikan di
Sekolah Tinggi Statistik
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– BPS
– Pemda
12 Pemberian kuota bagi siswa
berprestasi untuk
menempuh pendidikan di
Sekolah Tinggi Pertanahan
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– BPN
– Pemda
8. 8. ProgramProgramProgram …………
- 31 -
(8) Program Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Program Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Program Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Program Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Pengelolaan PertanahanPengelolaan Pertanahan
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
1 Percepatan penetapan RTRW
Kab/Kota
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem. PU
– Bappenas
– Kemendagri
– Pemda
2 Penyusunan dan penetapan
Masterplan Kawasan Strategis
Kab. Manokwari, Kab.
Sorong, Kota Sorong
– Kem. PU
– Pemda
3 Dilenisasi/pemetaan tanah
terhadap hak ulayat
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– BPN
– Kem. Sosial
– Kem.
Kehutanan
– Pemda
4 Sertifikasi tanah non ulayat
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– BPN
– Kem. Sosial
– Kem.
Kehutanan
– Pemda
5 Penyelesaian sengketa
pertanahan
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– BPN
– Kem. Sosial
– Kem.
Kehutanan
– Pemda
(9) Program Peningkatan Keamanan dan KetertibanProgram Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
1 Pemetaan masalah sumber
konflik antara Pemerintah
dengan masyarakat
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kemendagri
– Kemhan
– Polri
– Pemda
2 Pendekatan terhadap
kelompok-kelompok
masyarakat Tanah Papua,
dalam rangka membangun
kesepahaman bidang politik
dan budaya
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kemendagri
– Kemhan
– Pemda
3. Penyusunan …
- 32 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
3 Penyusunan rencana
kebijakan politik dan budaya
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kemendagri
– Kemhan
– Pemda
4 Penyiapan mekanisme
penyelesaian bersama
masalah-masalah sosial
politik dan sosial budaya
dalam kerangka NKRI
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kemendagri
– Kemhan
– Polri
– Pemda
(10) Program Pengembangan Kapasitas KelembagaanProgram Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
1 Penetapan Peraturan Turunan
(Operasional) dari UU Nomor
21/2001 2001 (Peraturan
Pemerintah, Peraturan
Menteri, Perdasus)
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kemendagri
– Pemda
2 Peningkatan koordinasi
antartingkat pemerintahan
(Pusat-Provinsi-Kab/Kota)
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kemendagri
– Pemda
3 Pendidikan dan peningkatan
kualitas SDM Aparatur
(Kepamongprajaan,
Perencanaan, dan Pelaporan
Keuangan)
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Bappenas
– Kemendagri
– Kemkeu
– BPKP
– UKP4
– Pemda
4 Penyusunan dokumen
perencanaan
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Bappenas
– Pemda
5 Peningkatan kemampuan
SDM aparatur pengadaan
barang dan jasa pemerintah
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– LKPP
– Pemda
6. Pendirian …
- 33 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
6 Pendirian sekolah
kepamongprajaan (STPDN di
Jayapura, Manokwari,
Mimika, Sorong)
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kemendagri
– Pemda
7 Evaluasi berbagai Peraturan
Daerah yang menghambat
pembangunan (investasi dan
peningkatan kesejahteraan
masyarakat)
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kemendagri
– Pemda
8 Percepatan Pembentukan Kota
Manokwari sebagai Daerah
Otonomi Baru di Ibu Kota
Provinsi Papua Barat
Kab. Manokwari
– Kemendagri
– Pemda
9 Evaluasi terhadap pemekaran
wilayah Prov, Kab/Kota,
Kecamatan
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kemendagri
– Pemda
10 Peningkatan tata kelola
pemerintahan yang baik,
bersih dan berwibawa
Seluruh Kawasan :
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Prov. Papua Barat
– Kem.PAN dan
RB
– Kemendagri
– Pemda
11 Peningkatan penanganan di
wilayah perbatasan negara
Kab. Raja Ampat
– BNPP
– Kemendagri
– Pemda
B. Sinergi Kawasan Strategis dengan MP3EIB. Sinergi Kawasan Strategis dengan MP3EI
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
1 Pemberian kemudahan
berinvestasi (insentif investasi)
Kawasan Strategis ::::
Kab. Manokwari,
Kab. Sorong, Kota
Sorong
– BKPM
– Pemda
2 Pengembangan kawasan industri
dan Perdagangan di Arar Sorong
Kawasan Strategis:
Kab. Sorong
– BKPM
– Kem.
Perindustrian
– Perdagangan
– Pemda
3. Pengembangan …
- 34 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
3 Pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Teluk Bintuni
Kawasan Strategis:
Kab. Teluk Bintuni
– BKPM
– Kem.
Perindustrian
– Perdagangan
– Pemda
4 Pengembangan Kawasan Strategis
Sorong dan Kaimana sebagai
pusat pengembangan
Minapolitan
Kawasan Strategis:
Kab. Sorong, Kab.
Kaimana
– BKPM
– Kem.
Kelautan
Perikanan
– Pemda
5 Pengembangan Kawasan Strategis
Fak Fak dan Kaimana sebagai
pusat pengembangan
Perkebunan Pala
Kawasan Strategis:
Kab. Fak Fak, Kab.
Kaimana
– BKPM
– Kem.
Pertanian
– Pemda
6 Pengembangan Kawasan Strategis
Raja Ampat sebagai pusat
pengembangan Perikanan dan
Pariwisata
Kawasan Strategis:
Kab. Raja Ampat
– Kem.
Kelautan
Perikanan
– Kem. Budpar
– Pemda
7 Pengembangan Kawasan Hutan
Gunung Meja sebagai Kebun
Raya Manokwari/Ayambori
Kawasan Strategis:
Kab. Manokwari
– Kem. Budpar
– Pemda
8 Pembangunan Pabrik Semen di
Manokwari
Kawasan Strategis:
Kab. Manokwari
– BKPM
– BUMN
– Kem.
Perindustrian
– Pemda
9 Pengembangan peternakan
terpadu di Kebar
Kawasan Strategis:
Kab. Manokwari
– BKPM
– BUMN
– Kem.
pertanian
– Pemda
10 Pengembangan pertanian dan
peternakan terpadu di Bomberai
Kawasan Strategis:
Kab. Fak Fak
– BKPM
– BUMN
– Kem.
pertanian
– Pemda
11. Pengembangan …
- 35 -
NoNoNoNo KegiatanKegiatan LokasiLokasi
Instansi
PelaksanaPelaksana
11 Pengembangan Kawasan
Minapolitan Weri
Kawasan Strategis:
Kab. Fak Fak
– BKPM
– BUMN
– Kem.
Kelautan dan
Perikanan
– Pemda
12 Pengembangan Agrowisata
Kramomongga
Kawasan Strategis:
Kab. Fak Fak
– BKPM
– BUMN
– Kem.
pertanian
– Pemda
13 Pengembangan Objek Wisata
Situs Sejarah Peradaban Orang
Papua di Pulau Mansinam,
Manokwari
Kawasan Strategis:
Kab. Manokwari
– Kem. Budpar
– Pemda
14. Pengembangan Migas menjadi
pilar yang kuat dalam
pertumbuhan Provinsi Papua
Barat
Kawasan Strategis:
Kab. Sorong dan
Kab. Teluk Bintuni
– Kem. ESDM
– Pemda
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,
ttd.
Retno Pudji Budi Astuti