Perkembangan perekonomian Indonesia secara umum dan membandingkan dengan sistem ekonomi yang diletakan oleh para pendiri Negara Republik Indonesia bahwa ternyata keduanya menampakan gejala-gejala yang berbeda. sistem ekonomi Indonesia adalah sebagaimana yang dirumuskan dan sekaligus diletakan oleh Mohamad Hatta dengan menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan”, dengan menganggap koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Rumusan tersebut memang merupakan suatu sistem ekonomi yang paling tepat sesuai dengan iklim ekonomi Indonesia. Hal ini didukung oleh potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sebagian besar penduduk Indonesia bertani dan nelayan. Untuk mengembangkan potensi tersebut, kehadiran koperasi ditengah masyrakat merupakan sarana yang tepat dan memadai untuk mengembangkan ekonomi yang berbasis lokal.
Pemberlakuan sistem ekonomi indonesia yang dirumuskan oleh muhamad hatta merupakan sistem yang dapat diakui karena sesuai dengan iklim negaranya. Indonesia ingin membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong. Sistem ekonomi ini berakar dari pada nilai universal yang dianut oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tersebut lebih tepat jika dibuat dalam bentuk suatu badan usaha seperti koperasi. berdasarksan rumusan ekonomi Muhamad Hatta ini, disetiap daerah di Indonesia perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan perekonomian yang berbasis lokal. Karena secara ideologisnya setiap daerah ingin membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita ideologinya.
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYRAKAT PAPUA
Kondisi awal perekonomian
Secara umum kegitan ekonomi bagi masyrakat papua berbeda –beda. Hal ini disebabkan karena letak keadaan geografis ya itu sebagian masyrakat bermukim di daerah pesisir dan lainnya berdomisili di daerah pegunugan. Oleh karena itu cara pemenuhan kebutuhan ekonomi berbeda khusunya kebutuhan prima (utama). Pola dilakukan oleh Masyrakat yang berada didaerah pesisir untuk memenuhi kebutuhan adalah meramu, berburu dan bermata pencahrian sebagai nelayan. Sementara pola yang dipakai oleh masyrakat bagaian pedalaman adalah bercocok tanam, berburu, berkebun. Kemudian diantara kedua masyrakat tersebut terjadi perdagangan. Dalam perdagangan tersebut system yang digunakan adalah barter, yaitu terjadi pertukaran antara barang yang satu dengan barang lain anatara sekelompok, bukan sekelompok, bahkan berbeda daerah. Namun karena dari waktu ke waktu perkembangan zaman dan teknologi yang digunakan semakin berkembang . akibatnya system tersebut tidak berlaku. Dan saat ini uang sebagai alat transaksi yang disepakati dan diterima umum oleh masyrakat global. Berkaitan dengan itu, perkembangan ekonomi local papua saat ini berjalan tidak sesuai dengan harapan masyrakat. Sebagian masyrakat barangkali belum memahami secara tepat system ekonomi yang berlaku saat ini. Akibatnya tingkat kesejatraan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sanagat rendah.
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa yang menjadi titik perhatian bagi generasi penerus papua: Bagaiamana caranya agar masyrakat dapat memahami pemberlakuan system ekonomi yang berlangsung. Dana cara pengolahan efektif sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Cara yang tepat untuk mencapai harapan-harapan tersebut adalah setiap individu (generasi mudah) memiliki pengetahuan dan kahlian yang lebih, dan memahami realitas atau kondisi riil yang sedang berlangsung di papua.
Perkembangan perekonomian masyrakat lokal
Perkembangan perekonomian lokal Papua secara umum pada saat ini tidak berkembang sesuai dengan cita-cita atau harapan masyrakat. Pernyataan tersebut didukung oleh realita yang terjadi saat ini. Pada saat ini roda perekonomian terpenting dapat dikuasai oleh non Papua atau pendukduk bukan pribumi. Pusat-pusat perbelanjaan sampai di pasar-pasar tempat yang layak dapat dikuasai oleh mereka. Orang papua hanya menduduki salah satu posisi kegiatan ekonomi yang paling utama dari tiga (3) kegiatan utama yaitu mengambil posisi sebagai pemakai atau menjadi konsumen. Ketika menghadapi, mendengar, dan merasakan kondisi seperti ini memunculkan beberapa pertanyaan reflektif yang kiranya dapat dijawab oleh para pemuda, pelajar dan mahasiswa bahkan masyarakat Papua pada umumnya. Kapan orang papua menjadi produsen, kapan orang Papua menjadi distributor, kapan orang Papua diajarkan menjadi pekerja yang profesional, kapan orang Papua bebas financial, kapan orang Papua diajarkan menjadi seorang pengusaha atau investor yang handal. Sebagian pertanyaan refletif tersebut telah di bahas oleh Socrates Sofyan Yoman dalam bukunya yang berjudul “PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA: 2007”.
Letak persoalan sekarang adalah siapa yang membangun dan mensejahterakan ekonomi orang Papua? Untuk keluar dari segala ketidakberdayaan kemampuan finansial tersebut adalah sebuah tugas dan tanggungjawab yang paling utama berada pada pundak setiap insan dan pribadi masyarakat Papua tanpa terkecuali terlebih para generasi mudah saat ini. Orang lain datang dengan berbagai motivasi dan beranekaragam alasan yang pada akhirnya memanfaatkan kesempatan yang ada dan dapat menguasai sektor-sektor yang sangat vital terutama dalam tatanan ekonomi. keadaan seperti ini bisa menciptakan sebuah sistem yang dapat dirancang untuk mematikan karakter perekonomi rakyat. Misalnya melalui lembaga-lembaga tertentu orang dapat berpikir mengambil banyak keuntungan dari potensi yang ada tanpa mempersiapkan sumber daya manusia lokal secara profesional. Kemudian orang bisa berpikir melangkah lebih jauh dari sekedar mengambil keuntungan, dapat menghancaurkan sistem ekonomi rakyat lokal dengan menciptakan iklim atau sistem ketergantungan agar rakyat lokal tidak bisa berpikir lebih jauh tentang bagaimana cara berekonomi yang baik untuk memproduksi suatu komoditas tanpa berpikiran yang berorientasi ditolong. Jadi diperlukan suatu sistem pendukung sehingga dapat mempersiapkan rakyat lokal agar mampu menciptakan suatu keadaan ekonomi yang kondusif.
Menjawab ketertinggalan dalam bidang ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Papua, perlu membuat terobosan-terobosan relevan oleh pihak terkait dalam bidang ekonomi, sehingga masyarakat Papua boleh keluar dari keterbelakangan ekonominya. Hal yang paling utama yang dilakukan siapa pun adalah memahami kondisi masyarakat dan mengerti sistem dan pola ekonomi yang telah dianut oleh masyarakat sejak dahulu. Selanjutnya adalah semua penyelenggara kegiatan ekonomi harus sesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Sesuai dengan ideologisnya, sistem ekonomi yang tepat dianut masyarakat Papua adalah mungkin bisa katakan ekonomi sosial kemasyarakatan atau bisa katakan sistem ekonomi konsumsi bersama. Nilai sosial ini bahkan menjadikan kekuatan bagi masyarakat Papua. Demikian karena nilai sosial tersebut telah dipraktekan secara turun-temurun dari nenek moyang setiap suku yang ada di Papua. Pernyataan tersebut terjawab bahwa “sistem ekonomi yang sesuai bagi orang Papua adalah sebuah nilai ekonomi yang datang dari praktek ekonomi kesukuan yang dilaksanakan secara turun temurun dari 250 suku bangsa di tanah Papua. Ekonomi kesukuan ini sangat mungkin membuat orang Papua berkembang dengan sistem yang baru tapi pola lama yang dimiliki orang Papua”. (Socrates, 2007:292).
Sistem ekonomi yang diterapkan di Papua saat ini tidak dapat menguntungkan bagi masyarakat lokal, tidak berhasil membangun ekonomi rakyat. Hal ini dapat kita amati melalui setiap peristiwa hidup yang dihadapi rakyat Papua yang semakin hari tertindas secara finansial. Setiap orang mengakui bahwa pulau Papua kaya akan sumber daya alam. Ketika mendengar ungkapan tersebut hati kecil setiap orang pasti mengatakan bahwa orang Papua adalah orang kaya. Kita sebagai orang Papua boleh mengakui dan membanggakan diri atas kekayaan yang kita miliki tersebut. Tetapi yang terpenting dan harus dipegang adalah menjaga sikap dan memegang prinsip untuk tidak terjerumus dan membawa kita pada situasi dan sikap kesombongan, pemborosan, malas, memanjakan diri dan mengharapkan bantuan dari orang lain. Kalau setiap masyarakat Papua selalu mengharapkan demikian, kondisi ini akan tatap begitu-begitu saja. Tidak akan mengalami perubahan yang signifikan dalam bidang ekonomi.
Untuk menjawab semua keterbelakangan ekonomi seperti yang telah dijelaskan diatas secara manusiawi tidak mudah untuk melakukan perubahan dalam kurun waktu yang relative singakt. Tetapi untuk letak persoalan sekarang adalah sudahkah lembaga swasta maupun pemerintah menyediakan tempat-tempat yang strategi untuk membina masyarakat agar mampu membiayai dan menghidupi kebutuhan ekonominya. Tempat-tempat seperti ini telah ada tapi tidak disediakan dalam jumlah yang banyak, sehingga dari tahun-ketahun tidak terdapat perubahan yang mengarah ke tingkat yang lebih baik. Selanjutnya tugas besar yang harus dilakukan bagi masyarakat Papua saat ini adalah mengupayakan dan memperbaiki taraf hidup ekonomi rakyat dengan maksud agar beberapa tahun kedepan mereka mampu mempersiapkan diri menghadapi tantangan global, mapan secara finansial dan dapat bersaing dengan orang lain. Hal ini sangat dibutuhkan karena melihat kondisi masyarakat Papua pada umumnya saat ini sangat memprihatinkan kedepan. Jika hal itu tidak ditangani secara serius mulai dari sekarang nasib masyarakat Papua akan menjadi tidak jelas. Langkah yang paling tepat untuk memenuhi hal tersebut diatas adalah membangun sistem ekonomi yang berbasis lokal. Sistem perekonomian yang diwariskan atau diletakan oleh para pendiri negara ini sangat baik untuk dipraktekan di Indonesia. Namun dalam mengaplikasikannya kurang diperhatikan. Sistem ekonomi tersebut mencanangkan bahwa pembangunan ekonomi mulai dibangun dari desa ke kota artinya masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan objek. Program pemerintah tersebut di Papua tidak terlihat sama sekali ciri-ciri sistem pembangunan tersebut.
Pembanguanan perekonomian rakyat Papua harus membangun mulai dari setiap daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Karena antar daerah memiliki potensi yang berbeda-beda dan separuh dari jumlah penduduk yang ada berada di daerah pedesaan yang secara geogerafisnya pun berbeda. Sebab di daerah pedesaan inilah masyarakat Papua bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan hidup. Untuk mengembangkan perekonomian disetiap daerah, perlu membentuk suatu wadah untuk menyelenggarakan atau melangsungkan kegiatan perekonomi rakyat. Demi memperlancar kegiatan tersebut bentuk usaha yang paling baik adalah membangun koperasi yang mendapatkan pengawasan langsung dari pemerintah daerah provinsi. “Potensi daerah di setiap kabupaten dan kota harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dalam hal pemberdayaan produk local menjadikan sebagai produk unggulan ”. (Socrates,2007:2890).
Sistem ekonomi lokal merupakan sistem ekonomi yang dijalankan oleh bersama untuk memenuhi kepentingan bersama sesuai dengan tata cara yang bisa ditempuh sejak dahulu oleh nenek moyang. Perangkat ekonomi seperti ini perlu diberlakukan di Papua, sebab sebagian besar penduduk masih menganut sistem dan nilai sosial yang telah dipraktekan sejak jaman dahulu. Barang kali membuat kebijakan seperti ini dapat membantu masyarakat dalam pengembangan dan memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Kemungkinan membuat sistem seperti ini, masyarakat dipermudah untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam pemberlakuan sistem seperti ini tugas pemerintah adalah harus dipersempit yaitu memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan dan menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain berapa pun yang diproduksi harus diberikan kesempatan kepada masyarakat. Seiring dengan pergantian waktu sistem seperti ini sudah mulai ditinggalkan dan dianggap sebagai sistem ekonomi tradisional. Namun yang perlu ditekankan disini adalah bukan memandang dari segi penerapan sistemnya tetapi lebih pada mengadobsi nilai-nilai positif yang telah dipraktekan didalam sistem tersebut. Kemudian nilai-nilai tersebut diaplikasikan kedalam sistem dan cara yang tepat saat ini. Sistem ekonomi yang sesuai dengan iklim Papua, masyarakat mungkin ingin membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita konsumsi bersama. Sebab sistem ekonomi ini berakar dari pada nilai universal yang dianut oleh nenek moyang orang Papua sejak dahulu. Dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita konsumsi bersama tersebut lebih pantas jika dibuat dalam suatu bentuk badan usaha seperti koperasi. Membandingkan pandangan Socrates diatas setiap daerah kabupaten dan kota di Papua perlu melakukan pengadaan ajang-ajang tertentu untuk dapat mengumpulkan masyarakat untuk dibina dan diberikan keterampilan mengenai upaya-upaya tepat untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan keahlian. Pengadaan kegiatan seperti ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Sebab keterlibatan pemerintah dalam upaya semacam ini memberikan nilai positif.
Untuk menjawab segala persoalan yang ditegaskan diatas upaya-upaya yang boleh dilakukan oleh pemerintah lokal Papua adalah medirikan koperasi yang bentuk dan jenis usahanya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Koperasi tersebut harus didirikan berdasrkan sistem dan nilai sosial yang diyakini oleh masyarakat, kemudian yang perlu ditekankan didalam perinsip koperasi tersebut adalah usaha bersama atas dasar konsumsi bersama (berkerja sama untuk memenuhi kebutuhan financial). Selain itu nilai yang perlu diperhatikan adalah nilai kasih (berwatak social). Dalam perkembanganya, koperasi ini diharapkan berfungsi sebagai suatu wadah yang tepat untuk melangsungkan sekaligus menyelenggarakan kegiatan perekonomian rakyat lokal. Demi memperlancar kegiatan koperasi tersebut pemerintah dapat melakukan pengawasan secara langsung setiap penyelenggaraan kegiatan koperasi dengan mengutamakan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup ekonomi rakyat Papua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
siapa saja yang mengunjungi blog ini silakan menambahkan komentar demi pengembangan blog ini.